Waketum IDI: Menkes Harusnya Fokus Tangani Corona, Bukan PSBB

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah penumpang memakai masker saat berada di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Senin, 6 April 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat kebijakan terkait para penumpang MRT, LRT, dan Transjakarta yang wajib memakai masker untuk mencegah penyebaran virus Corona atau COVID-19. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Sejumlah penumpang memakai masker saat berada di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Senin, 6 April 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuat kebijakan terkait para penumpang MRT, LRT, dan Transjakarta yang wajib memakai masker untuk mencegah penyebaran virus Corona atau COVID-19. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum II Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Slamet Budiarto, mengatakan Kementerian Kesehatan seharusnya fokus pada penanganan virus Corona di Indonesia

    "Kementerian Kesehatan kan bertanggung jawab atas kesehatan. Kenapa diberi tanggung jawab begitu besar untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)," kata Slamet saat dihubungi Tempo, Senin, 6 April 2020. Sebab, kata dia, PSBB membahas banyak aspek dan tak hanya urusan kesehatan saja.

    Slamet menilai saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Kementerian Kesehatan.  Mulai dari rujukan pasien Corona ke rumah sakit yang masih kacau, proses tes swab yang masih lambat, hingga pengadaan alat kesehatan seperti ventilator dan alat pelindung diri (APD) yang masih minim.

    "(Penetapan PSBB) itu kan faktornya banyak. Kalau kayak gini kan lucu, Menkes mengurus PSBB," kata Slamet. Ia melihat seharusnya penetapan PSBB diserahkan kepada Menteri Koordinator.

    Persyaratan suatu daerah mendapatkan status PSBB memang diatur dalam Permenkes Nomor 9 tahun 2020 yang baru saja diterbitkan. Isinya, daerah yang mengajukan proposal, wajib menyertakan sejumlah syarat, data, dan sejumlah dokumen.

    Seperti jumlah kasus di daerah tersebut, penyebaran kasus, kejadian transmisi lokal, dan kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengamanan sosial, dan aspek keamanan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.