Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ombudsman Beri 21 Saran Bagi Jokowi Terkait PSBB

image-gnews
Sejumlah buruh angkut membawa barang dagangan milik pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin, 6 April 2020. Pusat grosir busana terbesar se-Asia Tenggara ini telah ditutup sejak 27 Maret lalu pasca merebaknya virus corona di Jakarta. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah buruh angkut membawa barang dagangan milik pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin, 6 April 2020. Pusat grosir busana terbesar se-Asia Tenggara ini telah ditutup sejak 27 Maret lalu pasca merebaknya virus corona di Jakarta. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan 21 saran bagi Presiden Joko Widodo, terkait penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Saran-saran ini tertuang dalam surat tertanggal, 3 April 2020.

Ombudsman menilai bahwa laju eksponensial penyebaran Covid-19 memerlukan respon cepat, konsisten, dan sistematis. Hal ini agar keputusan yang telah diambil, dapat segera dieksekusi.

"Terkait hal tersebut, Ombudsman memberikan saran dalam rangka mendukung upaya pemerintah menangani percepatan penyebaran dan penanangan wabah Covid-19 yang telah berdampak pada hampir seluruh sektor," tulis Ketua Ombudsman Indonesia Amzulian Rifai, dalam salinan surat yang didapat Tempo, Senin, 6 April 2020.

Saran ini dibuat karena Ombudsman menilai masih banyak masalah dalam penanggulangan wabah ini di Indonesia. Mulai dari sektor kesehatan yang masih kurang siap siaga, kepulangan pekerja migran Indonesia, adanya aktivitas mudik masyarakat, kendala dalam pengembalian pinjaman masyarakat, kapasitas fiskal dan dukungan anggaran, hingga kebutuhan hidup bagi masyarakat rentan yang terdampak.

Berikut 21 saran Ombudsman kepada Jokowi terkait PSBB:

- Menjalankan tahapan prioritas penanganan secara konsisten

1. Menyarankan presiden agar mengingatkan menteri dan pimpinan lembaga, agar memperhatikan keseimbangan priorotas antara program sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan perlindungan ekonomi.

- Pelayanan kesehatan dalam PSBB

2. Segera mengeluarkan pedoman PSBB
3. Menteri Kesehatan agar segera memenuhi kebutuhan tenaga sukarela, agar tenaga kesehatan bisa bergiliran
4. Menteri Perindustrian agar memutakhirkan informasi mengenai perkembangan produksi dan akses distribusi alat kesehatan

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

- Pelayanan kebutuhan hidup saat PSBB

5. Memastikan skema bantuan sosial yang diberikan tak akan terhambat data di KTP, bagi para pekerja yang dari daerah
6. Mulai mempublikasikan rencana dan perkembangan inventarisasi kelompok sasaran, mekanisme pemberian bantuan, realokasi anggaran yang telah ditetapkan dan realisasi mingguan untuk masing-masing skema penanganan, dengan tetap memperhatikan inisiatif daerah
7. Pemda segera merealokasi dan mensinkronisasi anggaran sesuai arahan pemerintah pusat, dan segera mengumumkannya.
8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Komunikasi dan Informatika segera membuat petunjuk teknis pemberian pelayanan publik kepada masyarakat menggunakan teknologi digital

- Pelayanan dalam pengendalian sosial dan penegakkan hukum selama PSBB

9. Pemerintah menunjuk instansi teknis untuk mempercepat pelaksanaan digital sureillance untuk keperluan tracing, tracking, dan fencing.
10. Pemerintah menyempurnakan sistem pemngumpulan, verifikasi, otoritasi data real time, yang terintegrasi dengan daerah.
11. Memastikan Satuan Tugas menjalankan fungsi koordinasi dan publikasi secara berkala mengenai pelibatan masyarakat dan dunia usaha
12. Permerintah perlu meredakan kontroversi di masyarakat terkait darurat sipil
13. Terkait kepulangan pekerja migran, pemerintah harus mengamankan pintu masuk, menyiapkan jalur kedatangan agar tak menumpuk, menyiapkan tempat karantina, dan memeriksa serta memantau kesehatan mereka. Kebutuhan pokok para pekerja migran tersebut juga harus dijamin.
14. Pemerintah menginvestigasi dan memberi sanksi bagi mereka yang lalai dan mempermudah masuknya warga negara asing.
15. Kementerian Perhubungan menetapkan larangan mudik, dan membuat aturan mengenai reward and punishment bagi masyarakat.
16. Memaksimalkan terobosan Kementerian dan Lembaga terkait kendala daya tampung di Rutan dan Lapas, untuk mengurani arus masuk narapidana baru.

- Mitigasi sektor keuangan

17. Otoritas Jas Keuangan mengefektifkan fungsi pengawasan terkait restruktuisasi kredit di perbankan maupun non bank. Serta memastikan kepatuah PUJK terhadap surat edaran OJK untuk menghidari konflik sosial di saat penagihan.
18. OJK menyiapkan skema relaksasi pinjaman untuk industri keuangan non bank lainnya, termasuk fintech

- Antisipasi kemungkinan karantina wilayah

19. Memantau secara terukur, mengantisipasi, dan mempersiapkan kemungkinan jika ada daerah yang harus masuk tahap karantina wilayah
20. Pemda segera menerapkan langkah prioritas PSBB dan tetap mempersiapkam rencana mitigasi
21. Pemerintah pusat menunjuk institusi pengelola jaringan logitsik mempersiapkan rencana mitigasi dan standar prosedur operasi pengamanan rantai pasok, bila karantina harus diterapkan. Termasuk skema pelibatan jaringan kerja industri logistik, dan transportais dan jaringan retail yang ada.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ombudsman Temukan Pengoplosan Beras Bulog, Bapanas Minta Pedagang Jual Beras SPHP Sesuai Aturan

2 hari lalu

Petugas menyiapkan beras untuk dijual pada Gerakan Pangan Murah di Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis 7 Maret 2024. Pemerintah Kota Ternate bekerja sama dengan Perum Bulog dan Bank Indonesia menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga murah menjelang Ramadhan 1445 Hijriah sekaligus menstabilkan harga dan menekan angka inflasi di daerah itu. ANTARA FOTO/Andri Saputra
Ombudsman Temukan Pengoplosan Beras Bulog, Bapanas Minta Pedagang Jual Beras SPHP Sesuai Aturan

Arief menekankan, beras SPHP ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, bukan untuk diperjualbelikan secara komersial.


Antisipasi Kenaikan Harga Pokok, Ombudsman Minta Perpanjang Bantuan Pangan hingga Desember

2 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika sidak pengawasan relaksasi HET beras di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat, 15 Maret 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Antisipasi Kenaikan Harga Pokok, Ombudsman Minta Perpanjang Bantuan Pangan hingga Desember

Ombudsman RI meminta pemerintah memperpanjang bantuan pangan hingga Desember 2024.


Cegah Korupsi, Pemerintah Diminta Ubah Aturan RIPH dan SPI Menjadi Tarif Impor

4 hari lalu

Ilustrasi Ekspor Import. Getty Images
Cegah Korupsi, Pemerintah Diminta Ubah Aturan RIPH dan SPI Menjadi Tarif Impor

Pemerintah diminta untuk mengubah aturan RIPH dan SPI menjadi tarif impor untuk mencegah terjadinya korupsi di pengurusan izin impor.


Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, Cara Mudik Gratis Menggunakan Kereta Api hingga Kapal Perang TNI

4 hari lalu

THR ASN Cair H-10 Lebaran Sri Mulyani Pastikan Besarannya Naik
Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, Cara Mudik Gratis Menggunakan Kereta Api hingga Kapal Perang TNI

Terpopuler: Besaran THR dan Gaji ke-13 PNS, cara mudik gratis menggunakan kereta api hingga kapal perang TNI AL.


Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

4 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.


Otorita IKN Optimistis Investasi Tahun Ini Capai Rp 100 Triliun

5 hari lalu

Pekerja melintas di depan pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Otorita IKN Optimistis Investasi Tahun Ini Capai Rp 100 Triliun

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) optimistis investasi non-APBN di IKN, Kalimantan Timur, bisa tembus Rp 100 hingga akhir 2024


Keliru, Ombudsman: Rekomendasi Impor Bawang Putih Harusnya Diterbitkan Bapanas, Bukan Kementan

6 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika ditemui usai Konferensi Pers 'Ombudsman RI Maraton Periksa Kementan Terkait Rekomendasi Produk Hortikultura (RIPH) dan Wajib Tanam' di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, pada Selasa, 16 Januari 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Keliru, Ombudsman: Rekomendasi Impor Bawang Putih Harusnya Diterbitkan Bapanas, Bukan Kementan

Ombudsman menyatakan rekomendasi RIPH mestinya diterbitkan Bapanas, bukan Dirjen Holtikultura Kementerian Pertanian.


Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

6 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.


KPK Usulkan Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024, Ini Fakta dan Kontroversi Program Itu

7 hari lalu

Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) melakukan aksi demo dan longmarch dari Patung Kuda Monas menuju gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa 27 Februari 2024. Dalam aksinya massa menyikapi beras Bansos dipakai untuk kampanye Pilpres 2024 dengan bergambar salah satu paslon pilpres. Hal ini mengakibatkan melambungnya harga beras dan kebutuhan pokok lainnya seperti harga minyak goreng telor, cabe, bawang, dan lainnya sehingga rakyat kecil merasakan dampak kesulitan hidup pasca pemilu 2024. TEMPO/Subekti.
KPK Usulkan Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024, Ini Fakta dan Kontroversi Program Itu

KPK menyebut tidak fair jika petahana atau kerabatnya mencalonkan diri di Pilkada 2024 dan berkampanye menggunakan bansos.


Ombudsman Sebut Pemindahan Ibu Kota ke IKN sebagai Semangat Anti Kolonialisme

9 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Ombudsman Sebut Pemindahan Ibu Kota ke IKN sebagai Semangat Anti Kolonialisme

IKN mestinya tidak dijadikan kota multifungsi seperti Jakarta.