TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan mendistribusikan 200 ribu paket sembako kepada masyarakat di wilayah Jabodetabek dalam waktu dekat. Bantuan ini di luar program instrumen jaring pengaman sosial atau social safety net bagi pekerja sektor informal.
"Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah DKI, Jawa Barat dan Banten untuk pendistribusian ini. Kami harapkan unsur-unsur kepala desa, lurah, RT/RW bisa memberikan masukan siapa masyarakat yang perlu jadi prioritas," ujar Ketua Gugus Tugas COVID-19, Doni Monardo lewat telekonferensi usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin, 6 April 2020.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam APBN 2020 sebesar Rp 405,1 triliun untuk menangani COVID-19. Alokasi dana itu tercantum dalam Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang dikeluarkan berbarengan dengan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.
Dari jumlah tersebut, anggaran sebesar Rp 110 triliun diperuntukkan sebagai jaring pengaman sosial yang mencakup penambahan anggaran kartu sembako, kartu prakerja dan subsidi listrik.
Jokowi memerintahkan seluruh jajarannya untuk mempercepat implementasi insentif untuk pekerja di sektor informal. Insentif itu berupa instrumen bantuan sosial, seperti kartu prakerja atau kartu sembako. Hal ini menimbang banyaknya pekerja informal di Jabodetabek terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun, sementara mereka berpotensi menularkan virus Corona ke desa asal mereka.