Pemerintah Sebut Kesulitan Mendapatkan Alat Rapid Test dan APD

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Alat tes cepat (rapid test) pendektesian COVID-19 dan sejumlah arti hasilnya seusai tes darah seorang ODP di Bogor, Ahad, 22 Maret 2020. Rapid tes ini menggunakan sampel darah dari orang yang menunjukkan gejala virus corona. ANTARA/Yulius Satria Wijaya

    Alat tes cepat (rapid test) pendektesian COVID-19 dan sejumlah arti hasilnya seusai tes darah seorang ODP di Bogor, Ahad, 22 Maret 2020. Rapid tes ini menggunakan sampel darah dari orang yang menunjukkan gejala virus corona. ANTARA/Yulius Satria Wijaya

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Doni Monardo mengeluhkan sulitnya pemerintah mendapatkan alat rapid test dan bahan baku untuk pembuatan alat pelindung diri atau APD untuk menangani pasien Corona.

    Sebab, kata Doni, semakin banyak negara terdampak membuat semua negara berebut mendapat alat yang berhubungan dengan penanganan COVID-19 itu. "Jadi tidak mudah memang mendapatkan alat rapid test ini," ujar Doni lewat telekonferensi usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin, 6 April 2020.

    Untuk itu, kata Doni, presiden meminta saat ini penggunaan rapid test diprioritaskan bagi orang-orang yang berisiko tinggi seperti dokter dan keluarganya, orang dalam pemantauan atau ODP dan pasien dalam pengawasan atau PDP.

    Selain masalah rapid test, Doni mengeluhkan kesulitan pemerintah mendapatkan alat pelindung diri atau APD bagi dokter yang menangani pasien. "APD ini menjadi masalah global. Baru-baru ini, bahkan ada negara yang mengambil alih sebuah proses pemberangkatan APD dari satu tempat ke tempat lain," ujarnya.

    ADVERTISEMENT

    Doni tidak merinci negara yang dimaksud. Kendati demikian, kata dia, pemerintah sudah mampu mencari solusi untuk permasalahan keterbatasan APD ini.

    Ke depan, pemerintah akan memproduksi APD dengan bahan baku lokal yang sudah bersertifikat WHO. Sebelumnya, Indonesia sangat bergantung pada bahan baku impor.

    "Sejauh ini, kita memiliki 570 ribu APD dan yang sudah terdistribusi ke daerah sebanyak 390 ribu. Siang ini, 105 ribu APD juga tiba. Semua diprioritaskan untuk daerah-daerah terdampak," ujar Doni.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Resepsi Pernikahan di PPKM Level 4 dan 3

    Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, atau PPKM, dengan skema level juga mengatur soal resepsi pernikahan. Simak aturannya.