4 Usulan Perludem terkait Materi Perpu Penundaan Pilkada

Petugas membawa kotak suara tersegel saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Barat di aula KPU Jawa Barat, Bandung, Rabu, 8 Mei 2019. Pleno hari pertama ini akan menghitung perolehan suara di 6 kota kabupaten, sementara beberapa daerah lain belum selesai melakukan rekapitulasi di tingkat kota dan kabupaten. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyampaikan empat usulan terkait materi peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) akibat wabah Corona.

Pertama, Titi mengatakan perpu tersebut harus mengatur implikasi teknis penundaan yang mengakibatkan perubahan aturan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Titi mencontohkan, salah satu implikasi dari penundaan tersebut ialah ketentuan ihwal masa kerja petugas pemungutan suara (PPS).

"Di UU Pilkada kita, PPS dibentuk enam bulan sebelum hari pemungutan suara. Dengan penundaan ini otomatis juga bergeser," kata Titi dalam diskusi virtual, Ahad, 5 April 2020.

Kedua, Titi mengatakan perpu harus memuat soal jadwal tahapan pilkada setelah penundaan. Namun dia mengusulkan agar penentuan jadwal tahapan pilkada pasca-penundaan diserahkan kepada KPU.

Menurut Titi, perpu sebaiknya mengatur klausul umum saja. "Agar tersedia fleksibilitas terutama di tengah kondisi Covid-19 yang tidak menentu agar kita tidak sering gonta-ganti peraturan," ujar Titi.

Titi mengatakan, Perludem memperhitungkan pilkada paling memungkinkan digelar setelah Juni 2021. Hal ini berdasarkan kalkulasi logis dari segi anggaran, teknis, dan lainnya.

Ketiga, lanjut Titi, perpu juga harus mengatur mekanisme penundaan, misalnya terkait pengembalian anggaran kepada negara. Ia mengatakan pengembalian ini tidak sederhana karena mungkin saja ada proses lelang pengadaan yang sudah berlangsung.

Masih terkait anggaran, Perludem juga mengusulkan agar sumber dana pilkada mendatang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan bersandar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, dukungan APBD pun masih dimungkinkan untuk optimalisasi pelaksanaan pilkada.

Titi beralasan, mekanisme penyusunan APBD tidak mudah, apalagi jika terkendala politik di daerah. "Oleh karena itu untuk membuat kebijakan satu pintu, APBN bisa menjadi sumber pilkada, tapi tidak ditutup ruang dari APBD," kata Titi.

Keempat, Titi berpendapat perpu juga bisa memuat ihwal penggabungan pilkada 2021 dan 2022 serta pilkada 2023-2024. Titi menilai hal ini bisa sekaligus mengantisipasi potensi kekacauan elektoral yang mungkin timbul jika wacana pilkada serentak 2024 jadi dilakukan.

"Penundaan ini bisa juga dimanfaatkan untuk mengatasi potensi kekacauan elektoral akibat kebijakan pilkada serentak secara nasional di November 2024," ucap Titi.

Titi mengusulkan, Pilkada 2020 yang mencakup 270 wilayah digabung dengan daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir Juli 2022. Menurut catatan Perludem, setidaknya ada enam provinsi dan 49 kabupaten/kota yang pilkadanya bisa digelar bersamaan.

Adapun daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya setelah Juli 2022 hingga 2024, Titi mengusulkan agar pilkada digelar setelah pertengahan 2022 atau paling lambat awal 2023.

"Ini relevan masuk perpu karena bisa mengatasi situasi genting kalau kita paksakan 2024. Dengan skenario ini lebih efektif, juga bisa menghindari potensi bencana politik 2024," kata dia.

Titi pun mengingatkan agar penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu proaktif ikut memikirkan materi perpu. Sebab, dua lembaga itu yang paling terdampak dari isi perpu penundaan pilkada tersebut.

Titi mengatakan perpu penundaan pilkada ini dibutuhkan dalam kondisi kegentingan wabah corona. Maka dari itu, ia menilai sebaiknya tak terlalu banyak yang hendak diatur lewat perpu, melainkan hal yang mendesak saja. "Karena kemendesakan dan kegentingan, tidak boleh lama dan berlarut-larut, maka ekspektasi soal substansi itu kita harus batasi secara logis," ucap Titi.






Kanselir Jerman Olaf Scholz Positif Covid-19

17 jam lalu

Kanselir Jerman Olaf Scholz Positif Covid-19

Kanselir Jerman Olaf Scholz terinfeksi virus corona sepulang lawatannya ke Timur Tengah.


Biden Klaim Pandemi Covid-19 Sudah Berakhir, di AS Kasus Corona Masih Tinggi

7 hari lalu

Biden Klaim Pandemi Covid-19 Sudah Berakhir, di AS Kasus Corona Masih Tinggi

Kasus Corona di AS masih tinggi saat Joe Biden menyatakan pandemi Covid-19 sudah berakhir.


Top 3 Metro: DPRD Sebut Rumah DP 0 Jauh dari Target, Anies Bisa Buat Kebijakan Strategis Hingga 16 Oktober

12 hari lalu

Top 3 Metro: DPRD Sebut Rumah DP 0 Jauh dari Target, Anies Bisa Buat Kebijakan Strategis Hingga 16 Oktober

PD Sarana Jaya minta modal Rp 1,25 triliun, DPRD sebut untuk pembelian lahan itu rumah DP 0 rupiah yang belum memenuhi target.


Selandia Baru Tak Lagi Wajibkan Masker dan Imunisasi Covid-19

14 hari lalu

Selandia Baru Tak Lagi Wajibkan Masker dan Imunisasi Covid-19

Selandia Baru menghapuskan aturan ketat yang mewajibkan suntik vaksin virus corona dan menggunakan masker.


Kim Jong Un Sempat Bantah Covid-19, Korea Utara Mulai Vaksinasi Corona November

16 hari lalu

Kim Jong Un Sempat Bantah Covid-19, Korea Utara Mulai Vaksinasi Corona November

Kim Jong Un akan memulai vaksinasi Covid-19 di Korea Utara. Dia khawatir jumlah kasus Corona naik karena musim dingin.


Kasus Harian Covid-19 di Rusia Naik

23 hari lalu

Kasus Harian Covid-19 di Rusia Naik

Rusia mencatat pada Sabtu, 3 Agustus 2022, ada lebih dari 50 ribu kasus baru Covid-19 atau tertinggi dalam enam bulan


Jokowi Diminta Tutup Keran Wacana 3 Periode

24 hari lalu

Jokowi Diminta Tutup Keran Wacana 3 Periode

Bola diskusi 3 periode dinilai pengamat berada di tangan Jokowi. Harus segera diakhiri.


Covid-19, Aktivitas Warga Shenzhen Dibatasi

25 hari lalu

Covid-19, Aktivitas Warga Shenzhen Dibatasi

Sejumlah area di Shenzhen memutuskan memperpanjang pembatasan aktivitas warga demi meredam wabah Covid-19.


Kota Chengdu di Cina Lockdown

25 hari lalu

Kota Chengdu di Cina Lockdown

Warga Chengdu harus menjalani lockodown. Kasus Covid-19 di sana ada 157 kasus.


Turis Asing ke Korea Selatan Tak Lagi Wajib Tes Corona Sebelum Berangkat

26 hari lalu

Turis Asing ke Korea Selatan Tak Lagi Wajib Tes Corona Sebelum Berangkat

Korea Selatan mencabut aturan tes Corona untuk turis asing sebelum keberangkatan.