KPU Minta Diberi Kewenangan Tetapkan Jadwal Pilkada yang Tertunda

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPU Arief Budiman melakukan simulasi pengisian formulir hasil penghitungan suara di tingkat TPS di KPU Pusat , Jakarta, Selasa, 7 Januari 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Ketua KPU Arief Budiman melakukan simulasi pengisian formulir hasil penghitungan suara di tingkat TPS di KPU Pusat , Jakarta, Selasa, 7 Januari 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan dua usulan terkait penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) pemilihan kepala daerah (pilkada) yang tertunda akibat wabah corona.

    Ketua KPU Arief Budiman mengatakan usulan pertama terkait penentuan penundaan dan kelanjutan tahapan pemilihan. "Pertama, kewenangan terkait penundaan dan melanjutkan kembali tahapan pemilihan ini," kata Arief dalam diskusi virtual, Ahad, 5 April 2020.

    Arief mengatakan kewenangan ini terkait dengan pasal 120-122 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menurutnya perlu diatur. Kedua, dia mengusulkan KPU diberi kewenangan menetapkan jadwal pilkada yang tertunda itu.

    "Kemudian yang kedua kapan pemilihan kepala daerah ini akan dilanjutkan lagi waktunya," kata Arief. Ia mengatakan penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu memiliki informasi detail dan teknis terkait pelaksanaan pilkada. Itu sebabnya pemerintah perlu mendengar usulan dua lembaga ini dalam penyusunan perpu.

    "Sangat strategis kalau KPU dan Bawaslu didengar dalam menyampaikan rancangan Perpu," ujar dia.

    Permintaan ini sejalan dengan rekomendasi yang disampaikan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Direktur Perludem Titi Anggraini mengatakan penentuan jadwal pilkada semestinya diserahkan kepada KPU.

    "Perpu sebaiknya hanya mengatur klausul umum, misalnya pilkada dilaksanakan setelah Juni 2021," ujar Titi dalam forum yang sama.

    Titi mengatakan penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu perlu lebih terlibat dalam memikirkan substansi perpu. Sebab, dua institusi inilah yang akan paling terdampak dan paling mengetahui keperluan teknis penundaan pilkada tersebut.

    "Penyelenggara pemilu perlu ambil inisiatif lebih atau proaktif, bahkan berani menjadi leading sector (dalam penyusunan perpu)," ujar dia.

    Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan usulan dari penyelenggara pemilu akan membuat isi perpu lebih komprehensif. Bagja pun meminta pemerintah dan DPR memperhatikan rekomendasi tersebut. "Saya setuju usulan supaya penyelenggara jadi pengusul isi perpu," kata Bagja.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.