Ridwan Kamil: Milenial Jangan Mudik Jika Sayang Orang Tua

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil saat mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) terkait antisipasi mudik melalui video conference di Gedung Pakuan, Kota Bandung pada Kamis, 2 April 2020. (Foto: Rizal/Humas Jabar)

    Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil saat mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) terkait antisipasi mudik melalui video conference di Gedung Pakuan, Kota Bandung pada Kamis, 2 April 2020. (Foto: Rizal/Humas Jabar)

    TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta para perantau usia muda untuk tak pulang kampung atau mudik.

    "Makanya kami sedang kampanye Milenial jangan pulang jika sayang orang tua dan kakek nenek tetap di Jakarta," kata Ridwan Kamil kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin lewat video konferensi pada Jumat, 3 April 2020.

    Ia mengatakan para perantau ini tak perlu khawatir tak akan bertemu dengan orang tua atau keluarga mereka di kampung. Sebab, kata dia, pemerintah pun berencana menggeser libur nasional lebaran.

    Ridwan menuturkan para perantau di Jakarta pun akan ditanggung oleh Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat. Sehingga, ia meminta para perantau yang kesulitan ekonomi tak perlu khawatir.

    Selain itu, Kang Emil, sapaan akrab mantan Wali Kota Bandung ini, meminta Ma'ruf Amin menahan laju pemudik. Sebab, kata dia, sudah ada 70 ribu orang dalam pemantauan (ODP) di Jawa Barat.

    "Jika mudik tidak ditahan kami yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta bisa kewalahan luar biasa karena mereka pulang ke pelosok," kata Ridwan Kamil.      


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.