Manajemen Komunikasi Jokowi Dikritik, Berikut Saran Pakar

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sekretraris Negara (Mensesneg) Pratikno (tengah) bersama Wakil Kepala RSPAD Gatot Soebroto Brigadir Jenderal TNI dr. A. Budi Sulistya (kiri) dan  RSPAD Gatot Soebroto, dr Nyoto Widyo Astoro (kanan) memberikan keterangan kepada media terkait kondisi Menteri Perhubungan BUdi Karya Sumadi di Kantor Kemensesneg, Jakarta, Sabtu, 14 Maret 2020. ANTARA

    Menteri Sekretraris Negara (Mensesneg) Pratikno (tengah) bersama Wakil Kepala RSPAD Gatot Soebroto Brigadir Jenderal TNI dr. A. Budi Sulistya (kiri) dan RSPAD Gatot Soebroto, dr Nyoto Widyo Astoro (kanan) memberikan keterangan kepada media terkait kondisi Menteri Perhubungan BUdi Karya Sumadi di Kantor Kemensesneg, Jakarta, Sabtu, 14 Maret 2020. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Komunikasi Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah, mengatakan Presiden Jokowi harus memperbaiki tata kelola komunikasi Istana yang dinilainya buruk dengan membuat semua pejabat diam. Selanjutnya Jokowi menunjuk resmi juru bicara utama dan tidak ada posisi lain yang bisa berfungsi sebagai Juru bicara selain yang utama ini.

    "Jika membuat para staf diam terlalu sulit, maka tidak perlu sungkan memberhentikan semua staf yang justru membuat kelinglungan presiden," katanya.

    Dedi berpendapat buruknya tata kelola komunikasi publik ini bukan perkara sederhana. "Karena berimbas pada kepercayaan publik pada presiden."

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi perlu juru bicara yang mumpuni. Alasannya sudah lama pemerintahan Jokowi mengalami kesulitan dalam komunikasi publik.

    Menurut Dedi, pemerintahan Jokowi terlalu banyak juru bicara sehingga tidak terkoordinasi dengan baik. Para juru bicara ini tidak memahami kondisi dan pengetahuan Presiden. "Presiden hanya perlu juru bicara yang benar-benar punya pengetahuan tentang arah kebijakan presiden dan punya legitimasi kuat." Sehingga, tidak akan ada anulir dari lembaga lain.

    Setiap orang bahkan menteri bisa  saja mewakili diri sendiri, bukan lembaga yang ia wakili. Sering simpang siurnya informasi ini menandakan buruknya tata kelola komunikasi di lingkar Istana.

    Yang terbaru, Menteri Sekretaris Negara Pratikno meralat pernyataan Juru Bicara Istana Fadjroel Rachman soal mudik lebaran saat pandemi Corona. Sebelumnya, Fadjroel menyampaikan jika Presiden Jokowi membolehkan masyarakat mudik ke kampung halaman asal mengkarantina diri selama 14 hari setibanya di kampung halaman.

    Belakangan Pratikno menyebut ucapan Fadjroel kurang tepat. "Yang benar adalah: Pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik," kata Pratikno.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.