Koalisi: Corona Jangan Jadi Kesempatan DPR Bahas RKUHP Tertutup

Seorang anggota DPR tampak mengenakan masker saat mengikuti Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 30 Maret 2020. Rapat ini menuai kritik di media sosial karena digelar di tengah imbauan pemerintah untuk physical distancing demi memutus mata rantai penyebaran virus Corona. ANTARA/Rivan Awal Lingga

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai masih banyak yang harus dibahas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan rancangan undang-undang lain. Makanya, mereka meminta DPR tak menjadikan pandemi virus corona sebagai kesempatan untuk membahas RUU tadi secara terbuka.

"Aliansi memiliki beberapa catatan terkait dengan RKUHP yang masih harus diselesaikan," kata Direktur Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu dalam keterangan tertulis, Kamis 2 April 2020.

Erasmus mengatakan ada tiga catatan dalam RKUHP yang perlu dievaluasi oleh DPR dan Pemerintah. Pertama depenalisasi dan dekriminalisasi terhadap beberapa tindak pidana yang harus digalakkan. Mengingat kondisi overcrowding atau kelebihan kapasitas lapas disebabkan oleh overkriminalisasi dalam RKUHP.

Aliansi mencatat masih ada pasal overkriminalisasi di dalam draf terakhir per September 2019. Seperti Pasal hukum yang hidup di masyarakat, penghinaan Presiden dan Pemerintah, larangan mempertunjukkan alat kontrasepsi, perzinaan, kohabitasi, aborsi, dan makar.

Kedua, Pembahasan RKUHP belum melibatkan lebih banyak pihak yang akan terdampak dari aturan itu. Menurut Erasmus selama ini pembahasan hanya fokus dilakukan oleh ahli-ahli hukum pidana, tanpa mempertimbangkan pendapat dari bidang ilmu lain yang terdampak seperti kesehatan masyarakat, kriminologi, pariwisata, dan ekonomi.

"Selain penting melibatkan lebih banyak aktor, skala konsultasi pembahasan RKUHP tidak boleh hanya berpusat di Jawa, perlu keterwakilan seluruh daerah di Indonesia untuk menjamin KUHP di masa depan mampu ditegakkan hukumnya di seluruh wilayah," tuturnya.

Selain menekankan catatan tadi, Aliansi meminta agar DPR dan Pemerintah kembali membahas dengan lebih teliti dan inklusif seluruh pasal dalam RKUHP. Khususnya yang berpotensi memperburuk kondisi overkriminalisasi yang mengakibatkan overcrowding Rutan dan Lapas.

"Aliansi meminta Pemerintah dan DPR segera menunda pembahasan tersebut sampai dengan kondisi pulih (dari virus corona) dan mampu membahas dengan baik RKUHP dengan catatan-catatan di atas."






Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

4 jam lalu

Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

Masyarakat dari 130 organisasi dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) akan menggelar demo puncak Hari Tani Nasional (HTN), Selasa siang ini.


Hari ini MKD Undang Lagi Ketua IPW sebagai Saksi

5 jam lalu

Hari ini MKD Undang Lagi Ketua IPW sebagai Saksi

MKD mengundang kembali Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso hari ini, Selasa, 27 September 2022


Hafisz Tohir Dorong Masyarakat Siap Digitalisasi

14 jam lalu

Hafisz Tohir Dorong Masyarakat Siap Digitalisasi

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Hafisz Tohir menyampaikan bahwa perekonomian dunia ditengah era digitalisasi saat ini mulai bergeser menuju Green Ekonomi.


Kanselir Jerman Olaf Scholz Positif Covid-19

14 jam lalu

Kanselir Jerman Olaf Scholz Positif Covid-19

Kanselir Jerman Olaf Scholz terinfeksi virus corona sepulang lawatannya ke Timur Tengah.


MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

14 jam lalu

MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

Wakil Ketua MKD, Habiburokhman, menyebut MKD tidak tahu-menahu ihwal hambatan yang dialami Sugeng saat hendak memasuki Gedung DPR.


Menolak Lupa RUU Daerah Kepulauan

22 jam lalu

Menolak Lupa RUU Daerah Kepulauan

Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan mendorong agar RUU Daerah Kepulauan segera dibahas demi kemaslahatan masyarakat yang tinggal di kawasan perairan. Butuh penanganan berbeda dalam memahami kebutuhan masyarakat yang di daerah kepulauan dibandingkan dengan daratan.


Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

23 jam lalu

Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

Hari ini Effendi Simbolon tak hadir dalam rapat Komisi I DPR dengan Menhan Prabowo Subianto, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan Andika Perkasa.


Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

1 hari lalu

Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, bertanya kepada Prabowo ihwal mekanisme gelaran rapat, Prabowo menghendaki rapat digelar secara tertutup.


Prabowo, Dudung Abdurachman, dan Andika Perkasa Hadiri Rapat Bersama Komisi I DPR

1 hari lalu

Prabowo, Dudung Abdurachman, dan Andika Perkasa Hadiri Rapat Bersama Komisi I DPR

Rapat Komisi I DPR kali ini dihadiri KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, Menhan Prabowo Subianto, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.


Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

2 hari lalu

Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

Hari ini 24 September, Hari Tani Nasional untuk memperingati penetapan Undang-undang Dasar Pokok Agraria pada 1960. Berikut kilas balik peristiwanya.