Pakar: Jokowi Butuh Juru Bicara yang Paham Kebijakan Presiden

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman saat ditemui wartawan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama

    Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman saat ditemui wartawan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Komunikasi Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah, mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi perlu juru bicara yang mumpuni. Alasannya sudah lama pemerintahan Jokowi mengalami kesulitan dalam komunikasi publik.

    Menurut Dedi, pemerintahan Jokowi terlalu banyak juru bicara sehingga tidak terkoordinasi dengan baik. Para juru bicara ini tidak memahami kondisi dan pengetahuan Presiden. "Presiden hanya perlu juru bicara yang benar-benar punya pengetahuan tentang arah kebijakan presiden dan punya legitimasi kuat, sehingga tidak akan ada anulir dari lembaga lain," kata Dedi saat dihubungi Tempo, Jumat, 3 April 2020.

    Setiap orang bahkan menteri bisa saja mewakili diri sendiri, bukan lembaga yang ia wakili. Sering simpang siurnya informasi ini menandakan buruknya tata kelola komunikasi di lingkar Istana.

    Yang terbaru, Menteri Sekretaris Negara Pratikno meralat pernyataan Juru Bicara Istana Fadjroel Rachman soal mudik lebaran saat pandemi Corona. Sebelumnya, Fadjroel menyampaikan jika Presiden Jokowi membolehkan masyarakat mudik ke kampung halaman asal mengkarantina diri selama 14 hari setibanya di kampung halaman.

    ADVERTISEMENT

    Belakangan Pratikno menyebut ucapan Fadjroel kurang tepat. "Yang benar adalah: Pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik," kata Pratikno.

    Dedi berpendapat buruknya tata kelola komunikasi publik pemerintahan Jokowi ini bukan perkara sederhana. "Karena berimbas pada kepercayaan publik pada presiden," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.