Ketua Komisi III DPR Bantah RKUHP - RUU PAS Disahkan Pekan Depan

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Demo mahasiswa dari UNJ dan BEM SI di depan Gedung TVRI untuk menolak RKUHP dan pelemahan KPK pada Selasa, 1 Oktober 2019. TEMPO/M JULNIS FIRMANSYAH

    Demo mahasiswa dari UNJ dan BEM SI di depan Gedung TVRI untuk menolak RKUHP dan pelemahan KPK pada Selasa, 1 Oktober 2019. TEMPO/M JULNIS FIRMANSYAH

    TEMPO.CO, Jakarta - Dua pimpinan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat membantah pernyataan Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin yang menyebut Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP dan Rancangan Undang-undang Pemasyarakatan rampung serta disahkan pekan depan. Ketua Komisi III DPR Herman Herry mengatakan, komisinya belum membicarakan  penyelesaian dua RUU itu.

    "Kami baru bicara tentang adanya pasal-pasal krusial yang harus didiskusikan dan dibahas oleh masing-masing panitia kerja di Komisi tiga," kata Herman kepada wartawan, Kamis, 2 April 2020.

    Herman mengatakan, Komisi III hanya meminta persetujuan pimpinan DPR untuk memulai pembahasan kembali RKUHP dan RUU Pemasyarakatan. Permintaan itu tertuang dalam surat tertanggal 1 April yang dikirimkan kepada Azis selaku Wakil Ketua DPR dan Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

    Dalam surat itu, Herman menyampaikan empat dokumen, yakni draf dan naskah akademik RKUHP serta draf dan naskah akademik RUU Pemasyarakatan. Herman pun meminta Herry menugasi Komisi III untuk membahas dua RUU itu sesuai mekanisme yang berlaku.

    Herman juga membantah pembaasan dua RUU itu akan rampung dalam sepekan, seperti yang disampaikan Azis. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menilai penyampaian Azis perihal itu tidak tepat. "Jadi tidak mungkin selesai dalam waktu seminggu. Mungkin Pak Azis salah dalam menyampaikannya." Komisi III, kata dia, masih perlu membahas pasal-pasal kontroversial dalam dua rancangan UU itu.

    Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Ahmad Sahroni senada. Sahroni mengatakan RKUHP dan RUU PAS masih harus dibahas ulang di Komisi III dan harmonisasi di Badan Legislasi. "Enggak bisa langsung dibawa ke tingkat satu," ujar dia kepada Tempo.

    Sebelumnya dalam rapat paripurna hari ini, Azis Syamsudin mengatakan telah berkoordinasi dengan pimpinan Komisi III DPR. Azis mengatakan pimpinan Komisi III meminta waktu satu pekan menyelesaikan pembahasan dua RKUHP dan RUU Pemasyarakatan untuk dibawa ke rapat paripurna. "Kami menunggu tindak lanjut dari pimpinan Komisi III yang meminta waktu satu pekan dalam rangka pengesahan untuk dibawa ke tingkat dua," kata politikus Golkar ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.