Ketua Komisi III DPR Bantah RKUHP - RUU PAS Disahkan Pekan Depan

Demo mahasiswa dari UNJ dan BEM SI di depan Gedung TVRI untuk menolak RKUHP dan pelemahan KPK pada Selasa, 1 Oktober 2019. TEMPO/M JULNIS FIRMANSYAH

TEMPO.CO, Jakarta - Dua pimpinan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat membantah pernyataan Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin yang menyebut Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP dan Rancangan Undang-undang Pemasyarakatan rampung serta disahkan pekan depan. Ketua Komisi III DPR Herman Herry mengatakan, komisinya belum membicarakan  penyelesaian dua RUU itu.

"Kami baru bicara tentang adanya pasal-pasal krusial yang harus didiskusikan dan dibahas oleh masing-masing panitia kerja di Komisi tiga," kata Herman kepada wartawan, Kamis, 2 April 2020.

Herman mengatakan, Komisi III hanya meminta persetujuan pimpinan DPR untuk memulai pembahasan kembali RKUHP dan RUU Pemasyarakatan. Permintaan itu tertuang dalam surat tertanggal 1 April yang dikirimkan kepada Azis selaku Wakil Ketua DPR dan Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Dalam surat itu, Herman menyampaikan empat dokumen, yakni draf dan naskah akademik RKUHP serta draf dan naskah akademik RUU Pemasyarakatan. Herman pun meminta Herry menugasi Komisi III untuk membahas dua RUU itu sesuai mekanisme yang berlaku.

Herman juga membantah pembaasan dua RUU itu akan rampung dalam sepekan, seperti yang disampaikan Azis. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menilai penyampaian Azis perihal itu tidak tepat. "Jadi tidak mungkin selesai dalam waktu seminggu. Mungkin Pak Azis salah dalam menyampaikannya." Komisi III, kata dia, masih perlu membahas pasal-pasal kontroversial dalam dua rancangan UU itu.

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Ahmad Sahroni senada. Sahroni mengatakan RKUHP dan RUU PAS masih harus dibahas ulang di Komisi III dan harmonisasi di Badan Legislasi. "Enggak bisa langsung dibawa ke tingkat satu," ujar dia kepada Tempo.

Sebelumnya dalam rapat paripurna hari ini, Azis Syamsudin mengatakan telah berkoordinasi dengan pimpinan Komisi III DPR. Azis mengatakan pimpinan Komisi III meminta waktu satu pekan menyelesaikan pembahasan dua RKUHP dan RUU Pemasyarakatan untuk dibawa ke rapat paripurna. "Kami menunggu tindak lanjut dari pimpinan Komisi III yang meminta waktu satu pekan dalam rangka pengesahan untuk dibawa ke tingkat dua," kata politikus Golkar ini.






Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

1 jam lalu

Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

Perludem menilai Presiden Jokowi bisa menolak permohonan DPR untuk meresmikan pergantian Hakim Mahkamah Konsitusi Aswanto.


Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

1 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik menilai pemilihan Ketua Komnas HAM yang baru Atnike Nova Sigiro menyalahi Undang-Undang.


Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

1 hari lalu

Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

Jokowi menganggap tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara.


DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

1 hari lalu

DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

Sebagai SDM unggul, kapasitas dan kapabilitas prajurit TNI harus menjadi perhatian penting dari sisi pengetahuan kemiliteran maupun akademik yang mumpuni dan terlatih.


Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

2 hari lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

2 hari lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

2 hari lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

2 hari lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).


Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

2 hari lalu

Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjajal kendarai mobil listrik hasil dari produksi rakitan anak bangsa


PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

2 hari lalu

PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

Jika DPR berkukuh untuk membeli TV, maka baiknya DPR membeli produk lokal.