PSI Usul Yasonna Siapkan Tenaga Medis Ketimbang Bebaskan Koruptor

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat mengikuti rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2020. Selain itu, mereka juga membahas rencana kerja tahun 2020, pelaksanaan revitalisasi penyelenggeraan pemasyarakatan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tidak membebaskan narapidana koruptor sepuh dengan dalih menghindari penularan virus Corona.

Juru Bicara PSI Bidang Hukum, Rian Ernest, lebih menyarankan agar Kemenkum HAM menyiagakan tenaga medis di lembaga pemasyarakatan. "Untuk melakukan pemeriksaan rutin kepada tahanan dan narapidana, terutama yang berusia lanjut agar bisa lebih cepat mendeteksi suspect Covid-19," kata Rian dalam keterangan tertulis, Jumat, 3 April 2020.

Ia mengatakan korupsi adalah kejahatan luar biasa. Korupsi tidak sama dengan kasus pencurian ayam atau penyalahgunaan narkoba. "Jadi harus beda juga penindakannya bahkan pemenjaraannya," tuturnya.

Rian sepakat jika kondisi penjara di Indonesia melebihi kapasitas. Kajian dari Institute for Criminal Justice Reform pada 2018 menunjukan penyebab tertinggi kematian narapidana dan tahanan di penjara adalah karena sakit TBC dan pernapasan. Sebabnya persoalan Covid-19 ini menjadi relevan untuk para warga binaan.

Namun ia meminta pemerintah memperhatikan blok penjara mana saja yang sudah melebihi kapasitas. "Apakah kasus narkoba yang masih bisa direhab atau kasus korupsi? Yang ruangannya saking sesaknya sampai harus tidur bergiliran bahkan sampai membuat tempat tidur gantung darurat ke jeruji jendela penjara? Inilah aspek kemanusiaan yang memang jadi perhatian kami," ucap dia.

Seperti diketahui, Yasonna mengusulkan agar narapidana kasus narkoba yang dihukum 5 sampai 10 tahun dan koruptor berusia 60 tahun ke atas bisa segera dibebaskan agar tidak sakit Corona. Pembebasan ini bisa berlaku jika ada revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.






Biden Klaim Pandemi Covid-19 Sudah Berakhir, di AS Kasus Corona Masih Tinggi

5 hari lalu

Biden Klaim Pandemi Covid-19 Sudah Berakhir, di AS Kasus Corona Masih Tinggi

Kasus Corona di AS masih tinggi saat Joe Biden menyatakan pandemi Covid-19 sudah berakhir.


Hasto Kristiyanto Pertanyakan Prestasi Kota Depok, Jubir PKS: Kepala Daerah PDIP Banyak Korupsi

6 hari lalu

Hasto Kristiyanto Pertanyakan Prestasi Kota Depok, Jubir PKS: Kepala Daerah PDIP Banyak Korupsi

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid membalas pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mempertanyakan prestasi kader PKS selama memimpin Depok.


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

8 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


Anggota Komisi 3 DPR Salahkan Vonis Hakim soal Bebas Bersyarat Napi Koruptor

8 hari lalu

Anggota Komisi 3 DPR Salahkan Vonis Hakim soal Bebas Bersyarat Napi Koruptor

Sebanyak 23 napi koroptor mendapatkan bebas bersyarat. Disebut ada peran UU Pemasyarakatan hingga dibatalkannya PP pengetatan remisi koruptor.


Selandia Baru Tak Lagi Wajibkan Masker dan Imunisasi Covid-19

12 hari lalu

Selandia Baru Tak Lagi Wajibkan Masker dan Imunisasi Covid-19

Selandia Baru menghapuskan aturan ketat yang mewajibkan suntik vaksin virus corona dan menggunakan masker.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

13 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Komplit, Begini Syarat-syarat Bebas Bersyarat

13 hari lalu

Komplit, Begini Syarat-syarat Bebas Bersyarat

Bebas bersyarat napi setelah menjalani minimal dua pertiga masa pidananya. Dengan ketentuan dua pertiga masa pidana tersebut minimal sembilan bulan.


Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

13 hari lalu

Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

Di antara 23 napi korupsi yang beroleh bebas bersyarat diketahui ada sejumlah nama tenar kasus korupsi kelas kakap. Lalu apa itu bebas bersyarat?


Kim Jong Un Sempat Bantah Covid-19, Korea Utara Mulai Vaksinasi Corona November

15 hari lalu

Kim Jong Un Sempat Bantah Covid-19, Korea Utara Mulai Vaksinasi Corona November

Kim Jong Un akan memulai vaksinasi Covid-19 di Korea Utara. Dia khawatir jumlah kasus Corona naik karena musim dingin.


23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat, ICW: Harusnya Mereka Berterima Kasih ke Presiden dan DPR

15 hari lalu

23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat, ICW: Harusnya Mereka Berterima Kasih ke Presiden dan DPR

ICW mengatakan presiden dan DPR berjasa membantu 23 napi korupsi keluar penjara lebih cepat.