Eks Wakil Ketua KPK Akui Pernah Usulkan Kenaikan Gaji Pimpinan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menyemprot cairan disinfektan di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2020. Proses sterilisasi dengan cairan disinfektan ini meliputi ruang kerja gedung KPK hingga area rumah tahanan. TEMPO/Imam Sukamto

    Petugas menyemprot cairan disinfektan di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2020. Proses sterilisasi dengan cairan disinfektan ini meliputi ruang kerja gedung KPK hingga area rumah tahanan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan memang pernah mengusulkan kenaikan gaji buat pimpinan komisi antirasuah. Dia mengatakan kenaikan itu diusulkan ketika era Agus Rahardjo cs masih memimpin.

    Menurut Saut, ia dan pimpinan lainnya mengusulkan kenaikan gaji itu untuk mengerek kenaikan gaji bawahannya. “Benar ada diusulkan dalam rapat, saya menegaskan bahwa kenaikan itu dilakukan sebaiknya setelah pimpinan jilid IV berlalu,” kata Saut saat dihubungi Rabu, 1 April 2020.

    Saut berkata mengusulkan agar kenaikan dilakukan setelah era Agus Rahardjo berakhir supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Namun, dia tak mengetahui perkembangan dari usulan tersebut. “Jadi saya katakan sebaiknya dinaikkan setelah kami jilid IV Selesai. Perkembangannya saya tidak paham sudah seperti apa,” kata dia.

    Perihal gaji pimpinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK. Di aturan ini, gaji pimpinan KPK termasuk tunjangannya berkisar pada Rp 122 juta. Kenaikan gaji dikabarkan diusulkan menjadi Rp 300 juta.

    Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan mengetahui ada usulan kenaikan gaji tersebut. Dia mengatakan baru mengetahui ada usulan itu dari laporan Sekretaris Jenderal. “Informasinya pernah ada draf usulan penyesuaian gaji pimpinan yang telah diajukan ke Kemenkumham, tapi sejak pimpinan lama,” kata Nawawi.

    Soal keputusan akhir dari usulan tersebut, Nawawi mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Kemenkumham dan Kementerian Keuangan. “Kami serahkan saja pada pihak yang kompeten,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemendikbud, yang Diperhatikan Saat Murid Belajar dari Rumah

    Solusi menghambat wabah Covid-19 diantaranya adalah belajar dari rumah dengan cara menghentikan sekolah biasa dan menggantinya dengan sekolah online.