Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua KPK Ancam Hukum Berat Korupsi di Masa Darurat Corona

Reporter

image-gnews
Ketua KPK, Firli Bahuri (tengah) didampingi plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati Kuding dan Ali Fikri (kanan) dalam konpers di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 27 Desember 2019. Rencananya Juru bicara yang definitif akan diangkat melalui seleksi terbuka pada Januari 2020 mendatang. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua KPK, Firli Bahuri (tengah) didampingi plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati Kuding dan Ali Fikri (kanan) dalam konpers di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 27 Desember 2019. Rencananya Juru bicara yang definitif akan diangkat melalui seleksi terbuka pada Januari 2020 mendatang. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua KPK melayangkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona. Surat itu dibuat pada 2 April 2020, dikirimkan kepada Ketua Pelaksana dan Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 dari tingkat Provinsi hingga kota. “Bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal yang terkait dengan pencegahan korupsi sebagai berikut,” kata Firli dalam suratnya.

Firli mengingatkan dalam seluruh tahapan pelaksanaan PBJ, untuk menghindari sejumlah tindakan. Pertama, tidak melakukan kolusi dengan penyedia barang dan jasa.

Kedua, tidak memperoleh kickback dari penyedia, tidak mengandung unsur penyuapan, tidak mengandung unsur gratifikasi, tidak mengandung unsur adanya benturan kepentingan dalam pengadaan, tidak mengandung unsur kecurangan dan maladministrasi, serta tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat. Untuk poin ini, Firli mengatakan korupsi di tengah kondisi darurat dapat diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. “Ancaman hukuman bagi yang berniat jahat memanfaatkan kondisi darurat adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terakhir, ia menekankan agar pejabat pengadaan tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi. Untuk itu, Firli berujar pelaksanaan barang dan jasa selama masa darurat corona harus memperhatikan perundang-undangan yang berlaku, termasuk aturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

KPK, kata dia, meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan pengawalan dan pendampingan terkait pengadaan. "Prinsip PBJ pada kondisi darurat yaitu efektif, transparan dan akuntabel dengan tetap berpegang pada konsep harga terbaik,” ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ungkap Sempat Lapor ke Bawaslu Jatim, Eks Ketua KPK Agus Rahardjo: Tak Ada Tindakan

37 hari lalu

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, melapor ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengenai dugaan kecurangan dalam penghitungan perolehan suara pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Jawa Timur pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Ungkap Sempat Lapor ke Bawaslu Jatim, Eks Ketua KPK Agus Rahardjo: Tak Ada Tindakan

Sempat melapor ke Bawaslu Jatim, eks Ketua KPK Agus Rahardjo akhirnya melapor ke Bawaslu RI soal dugaan kecurangan penghitungan suara DPD Jatim.


4 Tahun Pasca Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia, Berikut Kilas Baliknya

44 hari lalu

Ilustrasi swab test atau tes usap Covid-19. REUTERS
4 Tahun Pasca Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia, Berikut Kilas Baliknya

Genap 4 tahun pasca kasus Covid-19 teridentifikasi pertama kali di Indonesia pada 2 Maret 2020 diikuti sebaran virus yang terus meluas.


Aktivis Antikorupsi Desak Polda Metro Jaya Segera Tahan Firli Bahuri, Begini Kata Novel Baswedan, Abraham Samad, IM57+, ICW

47 hari lalu

Ketua KPK nonaktif yang jadi tersangka, Firli Bahuri, usai menjalani pemeriksaan lanjutan kasus dugaan pemerasan oleh eks Mentan Syahrul Yasin Limpo di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 27 Desember 2023. Firli diperiksa soal kepemilikan harta dan termasuk milik keluarganya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Aktivis Antikorupsi Desak Polda Metro Jaya Segera Tahan Firli Bahuri, Begini Kata Novel Baswedan, Abraham Samad, IM57+, ICW

Setelah jadi tersangka kasus pemerasan, Firli Bahuri tak kunjung ditahan Polda Metro Jaya. Aktivis antikorupsi bereaksi keras. Ini kata Novel Baswedan


Firli Bahuri Tak Kunjung Ditahan, Direskrimsus Polda Metro Jaya Bungkam

48 hari lalu

Tersangka Firli Bahuri keluar setelah menjalani pemeriksaan kasus pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Rabu, 27 Desember 2023 [Eka Yudha Saputra/Tempo]
Firli Bahuri Tak Kunjung Ditahan, Direskrimsus Polda Metro Jaya Bungkam

Meski berulang kali mangkir pemanggilan pemeriksaan, bekas Ketua KPK Firli Bahuri belum ditahan.


IM57+ Desak Penyidik Segera Tahan Firli Bahuri karena Berpotensi Hilangkan Barang Bukti

51 hari lalu

Ketua KPK nonaktif yang jadi tersangka, Firli Bahuri, usai menjalani pemeriksaan lanjutan kasus dugaan pemerasan oleh eks Mentan Syahrul Yasin Limpo di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 27 Desember 2023. Firli diperiksa soal kepemilikan harta dan termasuk milik keluarganya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
IM57+ Desak Penyidik Segera Tahan Firli Bahuri karena Berpotensi Hilangkan Barang Bukti

IM57+ mengimbau kepada para penyidik agar sehara lakukan penahanan terhadap eks Ketua KPK Firli Bahuri, agar mencegah menghilangkan barang bukti.


Ahok Pilih Jadi Jaksa Agung atau Menkeu dan Tak Tertarik Jabatan Ketua KPK, Ini Alasannya

9 Februari 2024

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memberikan keterangan kepada awak usai menghadiri deklarasi Ahokers untuk calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Deklarasi itu dilaksanakan di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud TKRPP, Jl Diponegoro 72, Jakarta Pusat, pada Ahad, 4 Februari 2024.  Tempo/ Adil Al Hasan
Ahok Pilih Jadi Jaksa Agung atau Menkeu dan Tak Tertarik Jabatan Ketua KPK, Ini Alasannya

Ahok memilih posisi jaksa agung atau menteri keuangan jika ditawari untuk menduduki jabatan di pemerintahan, dan tidak tertarik jadi Ketua KPK.


Berkas Perkara Firli Bahuri Dikembalikan Lagi, Pakar Kepolisian: Tidak Akan Selesai Sampai Usai Pemilu

4 Februari 2024

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengirim berkas perkara kasus gratifikasi Firli Bahuri ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Rabu, 24 Januari 2024. Foto: Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
Berkas Perkara Firli Bahuri Dikembalikan Lagi, Pakar Kepolisian: Tidak Akan Selesai Sampai Usai Pemilu

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan berkas perkara mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri belum lengkap.


Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Hilang Saat OTT KPK, Apa Kasusnya?

30 Januari 2024

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. Antara Jatim/HO Pemkab Sidoarjo
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Hilang Saat OTT KPK, Apa Kasusnya?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tengah melakukan Operasi Tangkap Tangan atau OTT terhadap Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor. Siapakah dia?


Jokowi Proses Calon Pengganti Ketua KPK Firli Bahuri, Siapa Saja Kandidatnya?

17 Januari 2024

Ketua KPK nonaktif yang jadi tersangka, Firli Bahuri, usai menjalani pemeriksaan lanjutan kasus dugaan pemerasan oleh eks Mentan Syahrul Yasin Limpo di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 27 Desember 2023. Firli diperiksa soal kepemilikan harta dan termasuk milik keluarganya. TEMPO/ Febri Angga Palgun
Jokowi Proses Calon Pengganti Ketua KPK Firli Bahuri, Siapa Saja Kandidatnya?

Pengganti Firli akan diambil dari nama-nama calon pimpinan KPK yang telah memenuhi syarat tapi tak terpilih dalam fit and proper test DPR pada 2019.


Istana Bilang Pengganti Firli Bahuri di KPK Segera Diserahkan ke DPR

16 Januari 2024

Suasana di depan Gedung KPK/Tempo/Mirza Bagaskara
Istana Bilang Pengganti Firli Bahuri di KPK Segera Diserahkan ke DPR

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Jokowi masih memproses pengganti Firli Bahuri sebagai Ketua KPK.