Tolak Pemakaman PDP Corona, 5 Warga Gowa Ditangkap Polisi

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petuas pemakaman disemprotkan disinfektan sebelum dan sesudah memakamkan jenazah korban Virus Corona di Jakarta, 31 Maret 2020. REUTERS/Willy Kurniawan

    Petuas pemakaman disemprotkan disinfektan sebelum dan sesudah memakamkan jenazah korban Virus Corona di Jakarta, 31 Maret 2020. REUTERS/Willy Kurniawan

    TEMPO.CO, Makassar- Kepolisian Resor Gowa menangkap lima orang warga karena menolak jenazah pasien dalam pengawasan atau PDP dimakamkan di Pekuburan Maccanda, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Kamis, 2 April 2020.

    Satu di antara warga tersebut diduga provokator, adapun empat orang lainnya masyarakat yang menolak. “Saya imbau kepada masyarakat tidak menolak lagi. Kalau ada melakukan perlawanan, saya tidak segan-segan melakukan tindakan hukum,” kata  Kapolres Gowa Ajun Komisaris Besar Boy Samola melalui keterangan tertulis.

    Menurut Boy lima orang itu dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Mereka ditangkap saat polisi melakukan upaya paksa untuk membubarkan massa.

    “Kami harus menindak tegas terhadap warga yang menolak. Siapapun yang akan dimakamkan di negara ini memiliki hak yang sama dengan kita," ucap Boy.

    Menurut dia, warga yang dibubarkan paksa tersebut lantaran memblokade jalan dan membakar ban serta memasang batang kayu di tengah jalan tepatnya depan pintu masuk pemakaman. Padahal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan pemakaman Maccanda untuk jenazah korban Covid-19 karena luas lahannya 1,4 hektare.

    Kepala Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Gowa Husni Thamrin mengatakan berdasarkan keputusan, pemakaman pasien corona ditempatkan di Samata, Kabupaten Gowa. "Hasil konsolidasi ditetapkan di Samata. Mudah-mudahan akan lancar,” kata dia.

    Saat ini ada pasien positif yang dinyatakan meninggal di Rumah Sakit Awal Bros Makassar, dan akan dimakamkan malam ini di Pekuburan Maccanda. Dia melanjutkan bahwa yang meninggal itu laki-laki usia 55 tahun memilik identitas dari Kabupaten Maluku Tenggara.

    Adapun masyarkat menolak jasad berstatus PDP dengan alasan dikhawatirkan menular virus Corona. Padahal perempuan 68 tahun itu belum diketahui, apakah positif terjangkit corona atau tidak karena keburu meninggal sebelum hasil pemeriksaan keluar.
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.