Gaji Pimpinan KPK Diusulkan Naik Jadi Rp 300 Juta

Reporter

Editor

Amirullah

Ketua KPK Firli Bahuri (kedua kanan) menyapa Ketua MPR Bambang Soesatyo (keempat kiri) disaksikan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad (kiri), seusai melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020. ANTARA/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Gaji pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan diusulkan naik menjadi Rp 300 juta. Kenaikan gaji ini ternyata telah diusulkan sejak pimpinan KPK era Agus Rahardjo. Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan usulan kenaikan gaji tersebut diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM pada pimpinan Jilid IV. “Benar ada diusulkan dalam rapat,” kata Saut saat dihubungi Rabu, 1 April 2020.

Saut mengatakan mengusulkan kenaikan itu supaya gaji pegawai KPK lainnya juga ikut naik. Gaji pimpinan, kata dia, jadi patokan untuk gaji pegawai di bawahnya.

Kendati diusulkan saat itu, Saut meminta agar kenaikan dilakukan setelah pimpinan Jilid IV tak lagi menjabat. Dia khawatir bila kenaikan itu terjadi di era kepemimpinannya, akan memunculkan konflik kepentingan. “Jadi saya katakan sebaiknya dinaikan setelah kami jilid IV Selesai. Perkembangannya saya tidak paham sudah seperti apa,” kata dia.

Perubahan gaji pimpinan dilakukan dengan mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK. Dalam aturan yang lama, gaji pimpinan KPK termasuk tunjangannya berkisar pada Rp 122 juta. Kenaikan gaji diusulkan menjadi Rp 300 juta.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan pernah mendengar adanya usulan tersebut saat membahas rancangan PP mengenai gaji Dewan Pengawas KPK. Dia bilang mendapatkan laporan usulan kenaikan itu dari Sekretaris Jenderal KPK. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan rancangan PP tentang gaji Dewas memang sudah jadi.

“Informasinya pernah ada draf usulan penyesuaian gaji pimpinan yang telah diajukan ke Kemenkumham, tapi sejak pimpinan lama,” kata Nawawi, Rabu, 1 April 2020.

Dia mengatakan pembahasan penggajian dilakukan karena gaji pimpinan dan Dewan Pengawas harus diselaraskan. “Maka pihak Kemenkumham infonya sempat mempertanyakan draf yang pernah dikirimkan oleh Sekjen pada periode yang lalu,” ujar Nawawi.

Menurut Nawawi, pimpinan KPK menyerahkan keputusan kenaikan itu kepada Kemenkumham dan Kementerian Keuangan. “Kami serahkan saja pada pihak yang kompeten,” kata dia.






Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

1 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

11 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

11 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

14 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

15 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

16 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

17 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

18 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

19 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

19 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.