Korban PHK Dilibatkan dalam Penyemprotan Disinfektan Covid-19

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kegiatan penyemprotan desinfektan di PT  Martina Berto, Jakarta, pada Kamis, 2 April 2020.

    Kegiatan penyemprotan desinfektan di PT Martina Berto, Jakarta, pada Kamis, 2 April 2020.

    INFO NASIONAL — Kementerian Ketenagakerjaan mengajak perusahaan agar terlibat aktif dalam melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan kerja guna memberikan ketenangan kepada pekerja agar nyaman dalam bekerja.

    Namun dalam melakukan penyemprotan disinfektan, diharapkan agar mengedepankan pemberdayaan pekerja korban PHK dan para pekerja yang terdampak Covid-19.

    “Kita dorong peran dan komitmen dari dunia usaha dalam menerapkan pelaksanaan K3 serta melibatkan para pekerja ter-PHK dalam melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan di lingkungan kerja,” kata Plt. Dirjen Binwasnaker & K3, Iswandi Hari saat meninjau penyemprotan disinfektan di PT Martina Berto, di Jakarta, Kamis, 2 April 2020.

    Kemnaker kembali melibatkan para pekerja/karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam penyemprotan disinfektan di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Pulogadung.

    “Kegiatan ini selain untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 di perusahaan, yakni sebagai bentuk pemberdayaan teman-teman ter-PHK agar kembali produktif dan mendapatkan tambahan penghasilan," kata Iswandi.

    Lebih lanjut, terkait pemberdayaan pekerja yang telah ter-PHK, Iswandi menyampaikan saat ini Kemnaker telah melakukan modifikasi beberapa program di Kemnaker, salah satunya program padat karya yang diarahkan bagi pekerja korban PHK dan para pekerja yang terdampak Covid-19.

    Modifikasi ini telah disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat atau yang dikenal dengan istilah pengembangan padat karya berbasis sumber daya lokal.

    “Nantinya tentu para pekerja ter-PHK tersebut akan mendapatkan insentif dalam bekerja melakukan penyemprotan, serta sebelum bekerja mereka akan dilatih terlebih dahulu dan dilengkapi APD (alat pelindung diri) dan juga didampingi instruktur profesional,” ujar Iswandi. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.