Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Sosial Minta Kepala Daerah Bikin Program Bantuan Sosial

Reporter

image-gnews
Menteri Sosial Juliari P batubara di dampingi Dirjen Penanganan Fakir miskin Andi ZA Dulung  dan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wlayah I  AM Asmunandar  melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kabupaten Bengkulu Utara provini Bengkulu.
Menteri Sosial Juliari P batubara di dampingi Dirjen Penanganan Fakir miskin Andi ZA Dulung dan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wlayah I AM Asmunandar melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kabupaten Bengkulu Utara provini Bengkulu.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Juliari Batubara mengharapkan para kepala daerah untuk melengkapi program bantuan sosial yang dijalankan pemerintah pusat untuk warga terdampak virus Corona. Program bantuan sosial dari daerah, kata dia, dapat membantu meringankan beban masyarakat di daerah.

"Agar bisa memastikan bahwa warga di daerah masing-masing terdampak bisa mendapat bantuan sehingga bisa minimalisasi penderitaan yang mereka alami saat ini," kata Juliari dalam konferensi pers di gedung Graha BNPB, Jakarta, Kamis 2 April 2020.

Selain program jaring pengaman sosial yang digerakkan oleh Kementeri Sosial, program bantuan sosial daerah diperlukan agar masyarakat merasa aman di tengah pandemi virus Corona. "Untuk meyakinkan lagi rakyat Indonesia benar-benar berada di tangan yang aman," ujar Juliari.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah Pusat telah menyiapkan dana sebesar Rp 405 triliun untuk paket stimulus. Di antaranya sudah dialokasikan Rp 110 triliun untuk program jaring pengaman sosial.

Beberapa program jaring pengaman sosial yang mendapat stimulus oleh pemerintah untuk menekan dampak virus Corona di antaranya: Program Keluarga Harapan atau PKH; Kartu Sembako; Kartu Prakerja; penggratisan pelanggan listrik 450va dan diskon 50 persen untuk 900va; 25 triliun untuk operasi pasar dan logistik; dan keringanan pembayaran kredit bagi pekerja informal.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Buah Manis Status Proyek Strategis Nasional

9 jam lalu

Buah Manis Status Proyek Strategis Nasional

Masuknya PIK 2 dan BSD dalam kelompok 14 proyek strategis nasional (PSN) baru diduga beraroma balas budi.


Polemik Anggaran Bantuan Sosial

1 hari lalu

Polemik Anggaran Bantuan Sosial

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan melonjaknya realisasi anggaran bantuan sosial menjadi Rp 22,5 triliun per 29 Februari 2024.


Muhadjir Nilai Usulan KPK soal Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024 Tak Bijak

2 hari lalu

Menteri PMK Muhadjir Effendy, saat ditemui awak media usai menghadiri Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) perihal Bantuan Penanganan Darurat Kesehatan untuk Palestina dan Sudan, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, pada Selasa, 26 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Muhadjir Nilai Usulan KPK soal Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024 Tak Bijak

Menko PMK menilai lebih baik pengawasan diperketat, ketimbang Bansos disetop menjelang Pilkada Serentak 2024.


Bamsoet Apresiasi Bantuan FOCI dalam Kegiatan Sosial

3 hari lalu

Bamsoet Apresiasi Bantuan FOCI dalam Kegiatan Sosial

Bambang Soesatyo mengapresiasi pengurus dan anggota komunitas mobil sports Ferrari Indonesia yang mengisi kegiatan di bulan Ramadhan dengan melakukan kegiatan sosial guna membantu sesama.


MK Tolak Pilkada 2024 Digelar Dua Gelombang

7 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
MK Tolak Pilkada 2024 Digelar Dua Gelombang

Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan atas gugatan yang diujikan oleh 11 kepala daerah terkait dengan UU Pilkada


5 Koruptor Ini Nyaris Vonis Hukuman Mati, Siapa Selain Eks Mensos Juliari Batubara?

16 hari lalu

Pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengadaan bansos penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial tahun 2020. Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, kasus suap ini diawali adanya pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako untuk warga miskin dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun. Instagram/Kemensos
5 Koruptor Ini Nyaris Vonis Hukuman Mati, Siapa Selain Eks Mensos Juliari Batubara?

Dalam sejarah Indonesia, hanya ada satu koruptor divonis hukuman mati, kendati yang bersangkutan akhirnya meninggal karena sakit sebelum dieksekusi.


Dinas Pendidikan DKI Buka Kanal Aduan untuk Konsultasi Masalah KJMU

21 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Dinas Pendidikan DKI Buka Kanal Aduan untuk Konsultasi Masalah KJMU

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka akses komunikasi melalui kanal aduan untuk masalah KJMU


4 Tahun Pasca Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia, Berikut Kilas Baliknya

22 hari lalu

Ilustrasi swab test atau tes usap Covid-19. REUTERS
4 Tahun Pasca Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia, Berikut Kilas Baliknya

Genap 4 tahun pasca kasus Covid-19 teridentifikasi pertama kali di Indonesia pada 2 Maret 2020 diikuti sebaran virus yang terus meluas.


KPU Buka Pendaftaran Pemantau Pilkada 2024, Ini Deretan Tugas dan Wewenangnya

27 hari lalu

Warga binaan penderita sakit jiwa mengikuti sosialisasi dan pendidikan pemilih Pemilu Serentak Tahun 2019 oleh KPUD DKI Jakarta di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 di Jakarta, Senin 18 Februari 2019. KPU memastikan bakal memfasilitasi seluruh masyarakat agar mendapatkan hak pilih pada penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, termasuk kepada penderita gangguan jiwa. TEMPO/Subekti.
KPU Buka Pendaftaran Pemantau Pilkada 2024, Ini Deretan Tugas dan Wewenangnya

Sejumlah persiapan Pilkada 2024 mulai dilakukan. Pendaftaran pemantau Pilkada 2024 telah dimulai


Harga Pangan Meroket, Menko PMK Pastikan BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp 600 Ribu Cair Awal Maret

30 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Muhadjir Effendy membetikan keterangan saat melaksanakan Salat Idul Adha 1444 Hijriah di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 28 Juni 2023. Muhammadiyah melaksanakan shalat Idul Adha 1444 Hijriah lebih awal dari ketetapan pemerintah. Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Harga Pangan Meroket, Menko PMK Pastikan BLT Mitigasi Risiko Pangan Rp 600 Ribu Cair Awal Maret

Menko PMK memastikan, BLT Mitigasi Risiko Pangan senilai Rp 600ribu akan dibagikan pada awal Maret 2024.