Jokowi Ingatkan Pengusaha Tetap Bayar THR Meski di Tengah Corona

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo atau Jokowi, melihat proses pembuatan Isuzu Traga yang akan dieksport perdana ke beberapa negara di Asia Tenggara di Pabrik Izuzu, Karawang, Jawa Barat, Kamis 12 Desember 2019. Mobil ini pertama kali diluncurkan pada April 2018 dan dibekali dengan mesin 4JA1-L 4 Cycle Direct Injection dengan turbocharge kapasitas 2.499cc. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi, melihat proses pembuatan Isuzu Traga yang akan dieksport perdana ke beberapa negara di Asia Tenggara di Pabrik Izuzu, Karawang, Jawa Barat, Kamis 12 Desember 2019. Mobil ini pertama kali diluncurkan pada April 2018 dan dibekali dengan mesin 4JA1-L 4 Cycle Direct Injection dengan turbocharge kapasitas 2.499cc. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan agar sektor swasta membayarkan tunjangan hari raya atau THR kepada pekerja kendati tengah dilanda wabah Corona.

    "Tadi kami bersama Bapak Presiden membahas kesiapan sektor swasta mengenai THR. Jadi diingatkan kepada swasta bahwa THR ini menjadi sesuatu yang berdasarkan undang-undang itu diwajibkan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto lewat teleconference usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi pada Kamis, 2 April 2020.

    Airlangga mengatakan, Kementerian Tenaga Kerja tentunya juga sudah menyiapkan hal-hal terkait dengan THR tersebut. "Pemerintah juga sudah menyiapkan stimulus kepada dunia usaha dengan memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21," ujar dia.

    Ke depan, kata Airlangga, pemerintah akan memperluas penerima insentif PPh 21 ditanggung pemerintah dari yang sebelumnya hanya diberikan kepada karyawan industri manufaktur. "Dukungan sektor usaha akan diperluas tidak hanya manufaktur juga pariwisata, transportasi dan sektor lainnya," ujar Airlangga.

    Airlangga mengaku tambahan penerima insentif PPh Pasal 21 itu masih dikaji sampai dengan saat ini. Namun, ia memastikan kebijakan perluasan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah itu akan ditetapkan secepatnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.