Pusat Tak Larang Mudik, Luhut: Kalau Dilarang Juga Tetap Mudik

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan diperiksa suhu tubuhnya sebelum rapat dengan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 3 Maret 2020. Pemeriksaan kondisi suhu tubuh bagi tamu maupun pejabat tersebut untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19 di lingkungan Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan diperiksa suhu tubuhnya sebelum rapat dengan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 3 Maret 2020. Pemeriksaan kondisi suhu tubuh bagi tamu maupun pejabat tersebut untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19 di lingkungan Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut pemerintah tak bisa melarang mudik. Ia mengatakan pemerintah hanya bisa sebatas mengimbau masyarakat agar tak pulang kampung mudik

    Keputusan tersebut, kata Luhut, didasarkan beberapa pertimbangan yang dibahas dalam rapat terbatas bersama presiden pada Kamis, 2 April 2020.

    "Pertimbangan utamanya, orang kalau dilarang pun mau mudik saja. Jadi kami imbau kesadarannya saja, bahwa kalau Anda mudik pasti bawa penyakit. Hampir pasti bawa penyakit. Dan kalau bawa penyakit, di daerah bisa meninggal, bisa saja itu keluargamu. Makanya kami anjurkan tidak mudik," ujar Luhut lewat telekonferensi usai rapat dengan presiden, Kamis, 2 April 2020.

    Pemerintah, kata Luhut, juga sudah menyiapkan kompensasi yakni instrumen jaring pengaman sosial (social safety net) untuk memastikan kebutuhan masyarakat yang tak mudik tetap terpenuhi. "Ini supaya ekonomi tidak mati sama sekali. Setelah kami hitung, ini pilihan yang terbaik," ujar Luhut.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk menangani COVID-19. Alokasi dana itu tercantum dalam Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan yang dikeluarkan berbarengan dengan PP PSBB.

    Dari jumlah tersebut, anggaran sebesar Rp110 Triliun diperuntukkan sebagai jaring pengaman sosial (Social Safety Net) yang mencakup penambahan anggaran kartu sembako, kartu prakerja, dan subsidi listrik.

    Jokowi memerintahkan seluruh jajarannya untuk mempercepat implementasi insentif untuk pekerja di sektor informal. Insentif itu berupa instrumen bantuan sosial, seperti kartu prakerja atau kartu sembako. Hal ini menimbang banyaknya pekerja informal di Jabodetabek terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun, sementara mereka berpotensi menularkan virus Corona ke desa asal mereka.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kemendikbud, yang Diperhatikan Saat Murid Belajar dari Rumah

    Solusi menghambat wabah Covid-19 diantaranya adalah belajar dari rumah dengan cara menghentikan sekolah biasa dan menggantinya dengan sekolah online.