Konsorsium Pembaruan Agraria Minta RUU Cipta Kerja Dicabut

Massa gabungan Buruh dan Mahasiswa membentangkan spanduk saat menggelar aksi menolak omnibus law RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Konsorsium Pembaruan Agraria mendesak Dewan Perwakilan Rakyat mencabut omnibus law Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020. Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan rancangan aturan itu tidak hanya membahayakan buruh, tapi juga membahayakan petani, masyarakat adat dan sumber-sumber agraria di pedesaan.

"Reforma agraria dijadikan lip service, padahal RUU ini ideologi dan pasal-pasalnya justru bertentangan dengan tujuan reforma agraria, karena melegitimasi monopoli dan penguasaan tanah oleh kelompok korporasi dan elite bisnis," kata Dewi melalui keterangan tertulis, Kamis, 2 April 2020.

Dewi menyebut RUU Cipta Kerja itu justru memiliki agenda terselubung ingin mengobrak-abrik prinsip reforma agraria dalam Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960. Sebaliknya, kata dia, aturan sapu jagat itu mendorong liberalisasi pasar tanah sehingga membahayakan keselamatan perani, buruh tani, dan masyarakat agraris di pedesaan.

Dewi juga menyayangkan sikap pemerintah dalam tiga pekan terakhir yang terus membangun opini publik tentang urgensi dan relevansi RUU Cipta Kerja dengan alasan-alasan krisis ekonomi akibat pandemi Corona. Ia menilai sikap DPR dan pemerintah ini justru kontraproduktif dan jauh dari keprihatian atas krisis yang tengah dihadapi masyarakat.

"Dengan pernyataan dan sikap yang semacam itu, DPR gagal menangkap aspirasi serta keresahan di bawah terkait peringatan luas bahaya RUU Cipta Kerja," ujar Dewi.

Desakan pencabutan RUU Cipta ini disampaikan KPA bersama sekitar 70 organisasi masyarakat, mulai dari serikat tani hingga Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di daerah. Selain desakan ini, mereka juga meminta DPR menunda pembahasan Prolegnas 2020 sampai situasi pandemi Corona berakhir agar prosesnya transparan dan publik bisa berpartisipasi.

Dewi menyampaikan, sebagai wakil rakyat, anggota DPR semestinya mengikuti perkembangan masalah agraria di lapangan. Praktik-praktik yang mengancam keselamatan masyarakat dan kedaulatan pangan nasional melalui penggusuran, tindakan represif, intimidasi, ancaman, dan kriminalisasi masih terjadi di situasi pandemi Corona ini.

Kasus-kasus itu, ujar Dewi, terjadi di Lahat dan Deli Serdang, Sumatera Utara; Luwu Utara, Luwu Raya, dan Soppeng di Sulawesi Selatan; dan Mamuju Tengah, Sulawesi Utara. "Tindakan ini justru kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah dalam melakukan pembatasan jarak fisik, pencegahan kerumunan karena menimbulkan gejolak sosial di bawah," ucap Dewi.

Hari ini, DPR akan membacakan surat presiden tentang omnibus law RUU Cipta Kerja. Setelah surat presiden dibacakan, DPR akan menyepakati alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU tersebut.

Menurut hasil rapat Badan Musyawarah DPR yang digelar kemarin, Rabu, 1 April 2020, disepakati bahwa pembahasannya akan dilakukan di Badan Legislasi DPR. "RUU Cipta Kerja diserahkan pembahasannya kepada Baleg," kata Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi kepada Tempo, Kamis, 2 April 2020.






Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

1 jam lalu

Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

Perludem menilai Presiden Jokowi bisa menolak permohonan DPR untuk meresmikan pergantian Hakim Mahkamah Konsitusi Aswanto.


Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

1 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik menilai pemilihan Ketua Komnas HAM yang baru Atnike Nova Sigiro menyalahi Undang-Undang.


Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

1 hari lalu

Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

Jokowi menganggap tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara.


DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

1 hari lalu

DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

Sebagai SDM unggul, kapasitas dan kapabilitas prajurit TNI harus menjadi perhatian penting dari sisi pengetahuan kemiliteran maupun akademik yang mumpuni dan terlatih.


Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

2 hari lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

2 hari lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

2 hari lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

2 hari lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).


Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

2 hari lalu

Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjajal kendarai mobil listrik hasil dari produksi rakitan anak bangsa


PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

2 hari lalu

PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

Jika DPR berkukuh untuk membeli TV, maka baiknya DPR membeli produk lokal.