Jokowi Lanjut Bahas Mudik Lebaran 2020, Ada Opsi Ganti Hari Libur

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 1 April 2020. Rumah sakit ini akan mulai beroperasi pada 6 April mendatang. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 1 April 2020. Rumah sakit ini akan mulai beroperasi pada 6 April mendatang. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melanjutkan rapat terbatas mengenai persiapan mudik Lebaran 2020 pada hari ini, Kamis 2 April 2020. Dalam pembukaan rapat, Jokowi meminta para menteri menyiapkan skenario yang komprehensif mengenai mudik Lebaran 2020 ini.

    “Jangan sepotong-sepotong atau sifatnya sektoral atau kepentingan daerah saja. Tapi secara utuh baik dari hulu hingga hilir," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas lewat video conference dari Istana Kepresidenan, Bogor pada Kamis, 2 April 2020.

    Jokowi juga membicarakan alternatif mengganti hari libur nasional untuk Hari Raya Idul Fitri tahun ini untuk menenangkan masyarakat. "Alternatif mengganti hari libur nasional di lain hari untuk hari raya, mungkin bisa dibicarakan."

    Seiring dengan pembahasan alternatif ini, ujar Jokowi, pemerintah harus memberi fasilitas mudik pada hari pengganti. Seperti menggratiskan tempat wisata daerah di kemudian hari, misalnya. “Ini bisa dibicarakan sehingga kita bisa memberikan sedikit ketenangan untuk masyarakat," ujar dia.

    ADVERTISEMENT

    Pemerintah sampai saat ini memang belum memutuskan kebijakan untuk mudik lebaran di tengah wabah Corona.

    Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga mengajukan tiga opsi kebijakan. Pertama, business as usual artinya mudik lebaran seperti dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Kedua, meniadakan mudik gratis oleh perusahaan. Ketiga, skenario pelarangan mudik. Ketiga opsi ini masih dibahas dan dikaji untuk selanjutnya diputuskan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.