Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KSP: Daerah yang Sudah Karantina, Tetap Harus Evaluasi ke Menkes

image-gnews
Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono (tengah) didampingi Wakil Wali Kota Tegal Jumadi (ketiga kanan) , Danlanal Tegal Letkol Marinir Ridwan Azis (kiri), Dandim 0712 Tegal Letkol Inf Richard Arnold (kedua kanan), Wakapolres Kota Tegal Kompol Joko Wicaksono (kanan) memberikan imbauan kepada warga saat pemasangan beton isolasi wilayah Kota Tegal, Jawa Tengah, Minggu, 29 Maret 2020. ANTARA
Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono (tengah) didampingi Wakil Wali Kota Tegal Jumadi (ketiga kanan) , Danlanal Tegal Letkol Marinir Ridwan Azis (kiri), Dandim 0712 Tegal Letkol Inf Richard Arnold (kedua kanan), Wakapolres Kota Tegal Kompol Joko Wicaksono (kanan) memberikan imbauan kepada warga saat pemasangan beton isolasi wilayah Kota Tegal, Jawa Tengah, Minggu, 29 Maret 2020. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah pusat resmi menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), di tengah wabah Virus Corona. Hal ini membuat pemerintah daerah yang ingin dan merasa perlu melakukan karantina wilayah, untuk meminta persetujuan terlebih dulu pada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan.

Deputi IV KSP Bidang Informasi dan Komunikasi Politik, Juri Ardiantoro mengatakan hal ini juga berlaku bagi daerah-daerah yang sudah lebih dulu menerapkan karantina wilayah secara mandiri, sebelum ditetapkannya PSBB.

"Perlu dicek, apakah yang dimaksud dengan karantina wilayah daerah itu praktiknya karantina atau bukan? Kalau karantina, mereka harus menyesuaikan dengan kebijakan PSBB," kata Juri saat dihubungi Tempo, Kamis, 2 April 2020.

Pasalnya Juri mengatakan bisa saja daerah-daerah tersebut sebenarnya sudah menjalankan karantina wilayah sesuai dengan aturan PSBB yang baru dibuat. Meski pun memang sudah sesuai, mereka tetap akan diminta untuk mengevaluasinya kembali di Kementerian Kesehatan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Atau mereka sebetulnya sudah menerapkan PSBB, hanya saja belum dimintakan persetujuan atau keputusan Menkes," kata Juri.

Hingga saat ini, Juri mengaku belum dapat memastikan daerah mana saja yang meminta izin kepada pemerintah pusat untuk menerapkan karantina wilayah sesuai dengan PSBB. Ia mengatakan seluruh data masih ada di Kementerian Kesehatan. "Saya belum update data pagi ini. Sampe kemaren apakah sudah ada atau belum. Saya coba siang ini mencari info ke Kemenkes," kata Juri.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bermitra Sejak 2009, KSP Lombok Sejati NTB Tumbuh Tangguh Bersama LPDB-KUMKM

8 jam lalu

Bermitra Sejak 2009, KSP Lombok Sejati NTB Tumbuh Tangguh Bersama LPDB-KUMKM

Kehadiran koperasi dalam dunia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran yang krusial.


Staf KSP Minta TNI Tindak Tegas Anggotanya Bila Terbukti Aniaya Warga Papua

5 hari lalu

Ilustrasi penganiayaan. siascarr.com
Staf KSP Minta TNI Tindak Tegas Anggotanya Bila Terbukti Aniaya Warga Papua

"TNI memiliki peran yang sangat strategis untuk menghadirkan rasa aman di Papua," kata Rumadi.


Gagal Lolos Jadi Anggota DPR, Ali Mochtar Ngabalin Hanya Raih 7.001 Suara

9 hari lalu

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin ditemui awak media di Polda Metro Jaya, Kamis petang, 3 Desember 2020. Tempo/M Yusuf Manurung
Gagal Lolos Jadi Anggota DPR, Ali Mochtar Ngabalin Hanya Raih 7.001 Suara

Ngabalin maju di dapil Buton, Sulawesi Tenggara sebagai caleg dari Partai Golkar. Dia hanya meraih 7.001 suara.


Ali Mochtar Ngabalin Balik ke KSP setelah Gagal jadi Anggota DPR

9 hari lalu

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, saat memberikan keterangan bakal menerima demonstran dari PA 212 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 13 September 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Ali Mochtar Ngabalin Balik ke KSP setelah Gagal jadi Anggota DPR

Ngabalin maju di daerah pemilihan (dapil) Buton, Sulawesi Tenggara sebagai caleg Partai Golkar.


Jangan Lupakan Masa Pandemi Covid-19: Protokol Kesehatan, Jaga Jarak, Pakai Masker hingga Rapid Test

22 hari lalu

Suasana ruang tunggu penumpang di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat, 12 Juni 2020. Petugas pun telah memasang tanda jarak agar penumpang dapat menerapkan physical distancing saat berada di area stasiun. TEMPO/Muhammad Hidayat
Jangan Lupakan Masa Pandemi Covid-19: Protokol Kesehatan, Jaga Jarak, Pakai Masker hingga Rapid Test

Saat Pandemi Covid-19 berbagai kehidupan 'normal' berubah drastis. Saat itu yang kerap terdengar seperti protokol kesehatan, jaga jarak, rapid test.


Mantan Menkes Ingatkan Menu Makan Siang Gratis Jangan Hanya Nasi Ditambah Mie Goreng

28 hari lalu

SMP Negeri 2 Curug, Tangerang melakukan persiapan simulasi program makan siang gratis. Agenda simulasi dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis, 29 Februari 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Mantan Menkes Ingatkan Menu Makan Siang Gratis Jangan Hanya Nasi Ditambah Mie Goreng

Program makan siang gratis merupakan program yang diusung pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.


Menkes Soroti Kecukupan Gizi Makan Siang Gratis Rp 15 Ribu, Ini Kata Airlangga

28 hari lalu

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, saat ditemui di area acara Peresmian Pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, pada Kamis, 15 Februari 2024 di JIExpo Convention Center & Theater, Jakarta Utara. TEMPO/Adinda Jasmine
Menkes Soroti Kecukupan Gizi Makan Siang Gratis Rp 15 Ribu, Ini Kata Airlangga

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi Menkes Budi Gunadi Sadikin yang menyoroti kecukupan gizi program makan siang gratis yang diperkirakan sebesar Rp 15 ribu per anak.


Terkini: Pengusaha Sebut Penyebab Beras Langka di Retail Modern karena Diserbu Caleg, Jokowi Titipkan 4 Nama untuk Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

29 hari lalu

Pegawai minimarket tengah mengisi rak beras premium dengan beras merah yang baru datang di kawasan Cempaka Putih, Jakarta, Senin 12 Januari 2024, Kekosongan stok beras premium masih terjadi pada ritel di sejumlah daerah. Jika stoknya ada, tetapi hanya sedikit dan pembeliannya dibatasi hanya 2 pcs per orang per hari. TEMPO/Tony Hartawan
Terkini: Pengusaha Sebut Penyebab Beras Langka di Retail Modern karena Diserbu Caleg, Jokowi Titipkan 4 Nama untuk Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

Wakil Ketua Perpadi Billy Haryanto mengungkap, kelangkaan stok beras kemasan 5 kilogram di sejumlah retail modern karena dibeli oleh Caleg.


Menkes Ungkap Program Makan Siang Gratis Belum Bicarakan Pemenuhan Gizi

30 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA.
Menkes Ungkap Program Makan Siang Gratis Belum Bicarakan Pemenuhan Gizi

Rapat kabinet Jokowi membahas program makan siang gratis. Namun, menurut Menkes Budi, pemenuhan gizi belum dibicarakan.


Kilas Balik Aksi Cap Jempol Darah Buntut Kisruh AHY dan Moeldoko, Kini Seteru Telah Jadi Sekutu

31 hari lalu

Kader Partai Demokrat menempelkan jempolnya pada spanduk di Kantor DPD DKI Partai Demokrat, Jakarta, Ahad, 7 Maret 2021. Kegiatan cap jempol darah tersebut dalam rangka menunjukkan kesetiaan kader Partai Demokrat kepada Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. TEMPO/Muhammad Hidayat
Kilas Balik Aksi Cap Jempol Darah Buntut Kisruh AHY dan Moeldoko, Kini Seteru Telah Jadi Sekutu

AHY dan Moeldoko sempat berseteru karena rebutan tampuk kepemimpinan Partai Demokrat. Sengketa itu diwarnai aksi cap jempol darah.