Omnibus Law Cipta Kerja Akan Dibahas Baleg DPR, Bukan Pansus

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat akan membacakan surat presiden tentang omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dalam rapat paripurna hari ini, 2 April 2020. Menurut anggota Badan Musyawarah DPR Achmad Baidowi, selanjutnya pembahasan RUU itu akan diserahkan kepada Badan Legislasi DPR. "RUU Cipta Kerja diserahkan pembahasannya kepada Baleg," kata Baidowi kepada Tempo, Kamis, 2 April 2020.

Sebelumnya, terjadi perbedaan pendapat apakah RUU Cipta Kerja ini akan dibahas oleh Baleg atau panitia khusus. Menurut Baidowi, pembahasan akhirnya diputuskan di Baleg karena beranggotakan lebih banyak orang dari berbagai komisi dan sudah terbentuk.

Anggota pansus  hanya dibatasi sebanyak 30 orang. "Dalam situasi seperti ini untuk membentuk pansus juga agak berat, rapat-rapatnya," kata Baidowi yang juga Wakil Ketua Baleg ini.

Sejumlah partai juga menginginkan pembahasan dilakukan di Badan Legislasi. Dihubungi terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bambang 'Pacul' Wuryanto dan Sekretaris Fraksi NasDem Saan Mustopa senada mengatakan pembahasan omnibus law akan lebih fokus di Baleg. "Baleg, biar lebih fokus," kata Bambang Pacul.

Anggota Bamus dari Fraksi PAN Saleh Daulay mengatakan RUU Cipta Kerja lebih baik dibahas di Baleg karena memuat materi yang sangat luas. Ada 79 Undang-undang yang akan dikompilasi dalam 11 klaster yang pembahasannya tak mudah. "Kalau di Baleg semua materi UU itu sudah pernah dibahas. Diharapkan pembahasannya akan lebih mudah dilaksanakan," kata dia.






Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

1 jam lalu

Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

Perludem menilai Presiden Jokowi bisa menolak permohonan DPR untuk meresmikan pergantian Hakim Mahkamah Konsitusi Aswanto.


Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

1 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik menilai pemilihan Ketua Komnas HAM yang baru Atnike Nova Sigiro menyalahi Undang-Undang.


Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

1 hari lalu

Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

Jokowi menganggap tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara.


DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

1 hari lalu

DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

Sebagai SDM unggul, kapasitas dan kapabilitas prajurit TNI harus menjadi perhatian penting dari sisi pengetahuan kemiliteran maupun akademik yang mumpuni dan terlatih.


Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

2 hari lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

2 hari lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

2 hari lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

2 hari lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).


Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

2 hari lalu

Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjajal kendarai mobil listrik hasil dari produksi rakitan anak bangsa


PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

2 hari lalu

PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

Jika DPR berkukuh untuk membeli TV, maka baiknya DPR membeli produk lokal.