Pandemi Corona, Menteri Yasonna Diminta Tolak Masuk Seluruh WNA

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat mengikuti rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2020. Selain itu, mereka juga membahas rencana kerja tahun 2020, pelaksanaan revitalisasi penyelenggeraan pemasyarakatan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Nasir Jamil meminta Kementerian Hukum dan HAM menolak seluruh warga negara asing yang hendak masuk ke Indonesia di tengah pandemi Corona.

"Seharusnya dalam kondisi kali ini pemerintah berani mengambil sikap untuk tidak menerima siapa pun," kata Nasir dalam rapat virtual Komisi III yang membidangi hukum bersama Kemenkumham hari ini, Rabu, 1 April 2020.

Menurut Nasir, tenaga kerja asing (TKA) masih ke Indonesia. Tujuh orang TKA diketahui tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, dari Cina.

Legislator asal Aceh itu mengatakan masyarakat menolak sehingga para TKA itu harus kembali ke negaranya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut juga menanggapi pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengklaim ada protokol kesehatan yang ketat untuk TKA yang masuk ke Indonesia.

Menurut dia, pemerintah semestinya tak usah mengambil risiko sama sekali selama wabah Corona masih mengancam.

"Meskipun ada protokol yang super ketat itu, kami tidak menginginkan ada WNA apakah itu TKA masuk ke Indonesia dalam situasi seperti ini."

Menteri Yasonna sebelumnya mengklarifikasi ihwal masuknya 49 TKA asal Cina di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 15 Maret 2020. Yasonna menyebut seluruh TKA itu datang secara legal dan tak menyalahi ketentuan perundang-undangan.

Kedatangan puluhan TKA asal Cina tadi menuai polemik. Mereka diketahui didatangkan oleh PT Virtue Dragon Nickel Industri di Konawe Selatan. Disamping tak menjalani karantina di Jakarta, mereka diketahui transit selama 14 hari di Thailand.






Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

7 jam lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

7 jam lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

10 jam lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

13 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

14 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

14 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

1 hari lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

1 hari lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

2 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

2 hari lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.