Ganjar Minta Tak Ada Penolakan Pemakaman Jenazah Positif Corona

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja penjaga makam, menggali kubur untuk memakamkan korban Virus Corona di Jakarta, 31 Maret 2020. Kementerian Agama juga meminta jika jenazah dikuburkan dapat menjaga jarak sejauh 500 meter minimal dari pemukiman penduduk. REUTERS/Willy Kurniawan

    Pekerja penjaga makam, menggali kubur untuk memakamkan korban Virus Corona di Jakarta, 31 Maret 2020. Kementerian Agama juga meminta jika jenazah dikuburkan dapat menjaga jarak sejauh 500 meter minimal dari pemukiman penduduk. REUTERS/Willy Kurniawan

    TEMPO.CO, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memohon kepada seluruh masyarakat agar tidak menolak pemakaman jenazah orang yang positif Corona di Jawa Tengah.

    "Tolong, tolong betul saya meminta. Jangan ada lagi penolakan terhadap jenazah yang dinyatakan positif. Mari kita jaga perasaan korban dan keluarganya," katanya di Semarang, Rabu, 1 April 2020.

    Ganjar menjelaskan bahwa pemerintah telah memiliki ketentuan yang sudah memenuhi standar protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19.

    Ia mengaku sudah bertanya ke sejumlah pakar kesehatan terkait dengan adanya kekhawatiran masyarakat mengenai penularan dari jenazah.

    Dari pakar kesehatan tersebut, ia mendapat informasi bahwa jika semua prosedur pemakaman jenazah Covid-19 sudah dilakukan, maka tak akan menimbulkan penularan.

    "Kalau sudah dilakukan sesuai prosedur, jenazah sudah dibungkus dan dikubur, itu tidak apa-apa. Virusnya ikut mati di sana, yang penting jangan ikut melayat,"  ujarnya.

    Menurut Ganjar Pranowo, stigmatisasi dan penolakan pemakaman jenazah korban Covid-19 pasti akan menyakitkan bagi keluarga korban. Apalagi ada beberapa korban yang sudah terstigmatisasi dan ditolak di mana-mana. "Kasihan mereka, mereka itu bukan musuh kita, justru mereka butuh dukungan. Ingat, sudah banyak yang sembuh dari penyakit ini," ujarnya.
     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.