Pembatasan Sosial Berskala Besar Jadi Dasar Atur Mudik

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Penumpang bus AKAP duduk di ruang tunggu yang telah terpasang stiker jaga jarak di Terminal Pulo Gebang, Jakarta, Ahad, 29 Maret 2020. Sejumlah kampung juga telah melarang para perantau untuk kembali ke kampungnya hingga masa tanggap darurat corona berakhir. ANTARA /Indrianto Eko Suwarso

    Calon Penumpang bus AKAP duduk di ruang tunggu yang telah terpasang stiker jaga jarak di Terminal Pulo Gebang, Jakarta, Ahad, 29 Maret 2020. Sejumlah kampung juga telah melarang para perantau untuk kembali ke kampungnya hingga masa tanggap darurat corona berakhir. ANTARA /Indrianto Eko Suwarso

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Agus Wibowo mengatakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadi dasar untuk mengatur mudik. “Harusnya iya,” kata Agus kepada Tempo, Rabu, 1 April 2020.

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB, Pembatasan Sosial adalah kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona.

    PSBB harus memenuhi kriteria jumlah kasus atau kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Kemudian terdapat epidemiologis dengankejadian serupa di wilayah atau negara lain.

    PSBB ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

    Saat ini, pemerintah tengah mengatur peraturan pemerintah (PP) terkait kebijakan mudik lebaran 2020. Mudik menjadi masalah di tengah Wabah Virus Corona yang tengah menyerang Indonesia. Mudik diyakini akan memperluas sebaran Virus Corona ke berbagai daerah di Indonesia. Terlebih arus mudik dari Jakarta yang saat ini menjadi episentrum virus ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.