DPR Sebut Surpres dan Draf Omnibus Law Segera Dibahas Bamus

Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) melakukan aksi damai #GejayanMemanggil Menolak Omnibus Law di Gejayan, Sleman, D.I Yogyakarta, Senin, 9 Maret 2020. Dalam aksi tersebut mereka juga membawa sejumlah poster dengan tulisan kreatif untuk menyampaikan aspirasi mereka. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi mengatakan surat presiden dan draf omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja hingga saat ini masih berada di meja pimpinan DPR. Namun dia berujar draf itu akan segera dibahas dalam rapat Badan Musyawarah.

"Dalam waktu dekat akan dibahas di Bamus untuk dijadwalkan di paripurna," kata Baidowi melalui pesan tertulis, Selasa, 31 Maret 2020.

Baidowi menjelaskan, setelah dibacakan rapat paripurna, Bamus DPR akan kembali membicarakan dan memutuskan alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan ditugasi membahas RUU tersebut. Menurut dia, pembahasan omnibus law mungkin akan sedikit tersendat dari target awal karena pandemi Corona.

Namun, Baidowi memastikan pembahasan akan tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diperbarui dalam UU Nomor 15 Tahun 2019.

"Pelibatan publik juga akan dilakukan termasuk menghadirkan rapat secara virtual," ujar Sekretaris Fraksi PPP ini.

Dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang III DPR kemarin, Fraksi NasDem mempertanyakan progres surat presiden dan draf dua RUU omnibus law yang sudah diserahkan pemerintah ke DPR, yakni RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan dan Penguatan Perekonomian.

"Fraksi NasDem meminta kepada pimpinan untuk dibacakan dalam kesempatan rapat paripurna kali ini. Sudah sampai sejauh mana progres dua RUU omnibus law tersebut," demikian tertulis dalam pernyataan sikap Fraksi NasDem.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pembahasan omnibus law akan dilakukan sesuai mekanisme yang ada. Puan mengatakan DPR akan fokus pada fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran terkait pandemi Corona.

"Akan kita bahas sesuai dengan mekanismenya. Namun perlu juga saya sampaikan bahwa DPR sesuai dengan fungsinya akan fokus pada pengawasan, legislasi, dan anggaran terkait dengan pandemi Covid-19 untuk bisa membantu bersinergi dengan pemerintah," ujar Puan kepada wartawan seusai rapat paripurna.






Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

4 jam lalu

Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

Masyarakat dari 130 organisasi dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) akan menggelar demo puncak Hari Tani Nasional (HTN), Selasa siang ini.


Hari ini MKD Undang Lagi Ketua IPW sebagai Saksi

5 jam lalu

Hari ini MKD Undang Lagi Ketua IPW sebagai Saksi

MKD mengundang kembali Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso hari ini, Selasa, 27 September 2022


Hafisz Tohir Dorong Masyarakat Siap Digitalisasi

13 jam lalu

Hafisz Tohir Dorong Masyarakat Siap Digitalisasi

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Hafisz Tohir menyampaikan bahwa perekonomian dunia ditengah era digitalisasi saat ini mulai bergeser menuju Green Ekonomi.


MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

14 jam lalu

MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

Wakil Ketua MKD, Habiburokhman, menyebut MKD tidak tahu-menahu ihwal hambatan yang dialami Sugeng saat hendak memasuki Gedung DPR.


Batuk Berkepanjangan, Hati-hati Gejala Long COVID-19

15 jam lalu

Batuk Berkepanjangan, Hati-hati Gejala Long COVID-19

Pakar menjelaskan batuk kronik berkepanjangan hingga beberapa bulan dapat mengindikasikan penyintas mengalami long COVID-19.


Warga China Kritisi Kebijakan Nol Covid, Dorong Keterbukaan

23 jam lalu

Warga China Kritisi Kebijakan Nol Covid, Dorong Keterbukaan

Warga China minta para ahli epidemi berbicara dan pemerintah melakukan penelitian komprehensif dan transparan untuk meninjau kebijakan nol Covid.


Pemeritah Resmi Tawarkan ORI022: Mulai dari Rp 1 Juta, Kupon 5,95 Persen

23 jam lalu

Pemeritah Resmi Tawarkan ORI022: Mulai dari Rp 1 Juta, Kupon 5,95 Persen

Pemerintah resmi membuka penawaran ORI (Obligasi Negara Ritel Indonesia) seri ORI022 mulai hari ini, Senin, 26 September 2022 pukul 09.35 WIB.


Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

23 jam lalu

Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

Hari ini Effendi Simbolon tak hadir dalam rapat Komisi I DPR dengan Menhan Prabowo Subianto, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan Andika Perkasa.


Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

23 jam lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

1 hari lalu

Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, bertanya kepada Prabowo ihwal mekanisme gelaran rapat, Prabowo menghendaki rapat digelar secara tertutup.