Jokowi Teken Keputusan Presiden Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. Ibunda Sudjiatmi Notomihardjo meninggal pada Rabu, 25 Maret 2020, dan baru selesai dimakamkan pada Kamis siang. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. Ibunda Sudjiatmi Notomihardjo meninggal pada Rabu, 25 Maret 2020, dan baru selesai dimakamkan pada Kamis siang. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pembatasan Sosial Skala Besar. Selain itu, Jokowi juga menerbitkan Keputusan Presiden tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

    "Pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai penyakit yang menimbulkan kedaruratan masyarakat oleh karenanya pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga opsi yang kami pilih adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar," kata Jokowi pada Selasa, 31 Maret 2020.

    Jokowi mengatakan pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah pembatasan sosial skala besar dan keputusan presiden terkait status kedaruratan kesehatan masyarakat.

    Jokowi mengatakan opsi yang dipilih adalah pembatasan sosial berskala besar. Ia menuturkan keputusan ini ditetapkan Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Gugus Tugas dan Kepala Daerah. Dasar hukum penetapan ini adalah Undang-undang tentang Kekarantinaan Kesehatan.

    ADVERTISEMENT

    Dengan terbitnya PP dan Keputusan Presiden tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat ini, Kepala Daerah diminta tak membuat kebijakan sendiri-sendiri. "Harus dalam koridor masing-masing berkoordinasi dengan pusat, jangan membuat kebijakan sendiri-sendiri" kata Jokowi. Polri, kata dia, juga bisa mengambil kebijakan yang dibutuhkan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Makan di Warteg saat PPKM Level 4 dan 3 di Jawa - Bali

    Pemerintah membuat aturan yang terkesan lucu pada penerapan PPKM Level 4 dan 3 soal makan di warteg. Mendagri Tito Karnavian ikut memberikan pendapat.