NasDem Minta Omnibus Law Tetap Dibahas Demi Pemulihan Ekonomi

Sekretaris fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai NasDem mengusulkan Dewan Perwakilan Rakyat segera membahas omnibus law Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja dan Perpajakan. Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR Saan Mustopa mengatakan omnibus law itu juga diperlukan demi pemulihan ekonomi pasca-pandemi Corona.

"PascaCovid-19 dibutuhkan pemulihan ekonomi dan sektor lain secara tepat, maka diperlukan berbagai aturan yang memudahkannya salah satunya omnibus law," kata Saan melalui pesan teks, Selasa, 31 Maret 2020.

Pemerintah telah menyerahkan surat presiden dan draf dua omnibus law sebelum berakhirnya masa sidang kedua Februari lalu. Saan meminta pimpinan DPR segera menindaklanjuti dengan membacakan surat presiden itu di rapat paripurna.

Saan berpendapat, omnibus law perlu segera dibahas dengan segala kontroversinya. Ia juga mengatakan publik tetap harus dilibatkan dalam pembahasan. "Minimal pimpinan DPR bacakan surat masuknya, bicarakan mekanisme pembahasan, apa lewat pansus atau Baleg. Setelah itu baru libatkan publik," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR ini.

Saan juga mempertanyakan pimpinan DPR yang belum juga membahas dua RUU omnibus law itu. Jika pimpinan Dewan menganggap draf itu tidak layak dibahas, Saan menyarankan DPR mengembalikannya kepada pemerintah terlebih dulu. "Daripada diendapkan lama-lama di DPR, lebih baik dikembalikan saja ke pemerintah. Kenapa pimpinan tahan-tahan."

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi mengatakan surat presiden dan draf omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja hingga saat ini masih berada di meja pimpinan DPR. Namun dia mengatakan draf itu akan segera dibahas dalam rapat Badan Musyawarah. "Dalam waktu dekat akan dibahas di Bamus untuk dijadwalkan di paripurna," kata Baidowi melalui pesan tertulis, Selasa, 31 Maret 2020.






Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

4 jam lalu

Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

Masyarakat dari 130 organisasi dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) akan menggelar demo puncak Hari Tani Nasional (HTN), Selasa siang ini.


Hari ini MKD Undang Lagi Ketua IPW sebagai Saksi

6 jam lalu

Hari ini MKD Undang Lagi Ketua IPW sebagai Saksi

MKD mengundang kembali Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso hari ini, Selasa, 27 September 2022


Hafisz Tohir Dorong Masyarakat Siap Digitalisasi

14 jam lalu

Hafisz Tohir Dorong Masyarakat Siap Digitalisasi

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Hafisz Tohir menyampaikan bahwa perekonomian dunia ditengah era digitalisasi saat ini mulai bergeser menuju Green Ekonomi.


Kanselir Jerman Olaf Scholz Positif Covid-19

14 jam lalu

Kanselir Jerman Olaf Scholz Positif Covid-19

Kanselir Jerman Olaf Scholz terinfeksi virus corona sepulang lawatannya ke Timur Tengah.


Ahmad Sahroni Bilang Dirinya Akan Dipanggil KPK Bila Ada Tersangka Kasus Formula E

14 jam lalu

Ahmad Sahroni Bilang Dirinya Akan Dipanggil KPK Bila Ada Tersangka Kasus Formula E

Politikus Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan dirinya akan dipanggil KPK bila memang ada tersangka karena ia menjabat ketua pelaksana balapan.


MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

14 jam lalu

MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

Wakil Ketua MKD, Habiburokhman, menyebut MKD tidak tahu-menahu ihwal hambatan yang dialami Sugeng saat hendak memasuki Gedung DPR.


Duduk Satu Meja dengan Anies Baswedan, Ahmad Sahroni: Nama Capres Koalisi Diumumkan 10 November

17 jam lalu

Duduk Satu Meja dengan Anies Baswedan, Ahmad Sahroni: Nama Capres Koalisi Diumumkan 10 November

Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyatakan nama capres koalisi akan diumumkan 10 November. Hadir di acara bersama Anies Baswedan.


Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

23 jam lalu

Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

Hari ini Effendi Simbolon tak hadir dalam rapat Komisi I DPR dengan Menhan Prabowo Subianto, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan Andika Perkasa.


Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

1 hari lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

1 hari lalu

Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, bertanya kepada Prabowo ihwal mekanisme gelaran rapat, Prabowo menghendaki rapat digelar secara tertutup.