TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerapkan pembatasan sosial skala besar disertai dengan kebijakan darurat sipil untuk menangani wabah Corona, dinilai ngawur. "Rencana mengambil kebijakan darurat sipil ini ngawur dan tidak menjawab persoalan. Sesuai UU 6/2018, mestinya menerapkan darurat kesehatan, bukan darurat sipil," ujar Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana saat dihubungi Tempo pada Selasa, 31 Maret 2020.
Jika darurat kesehatan ditetapkan, kata Arif, selanjutnya pemerintah bisa menetapkan karantina rumah, wilayah, rumah sakit, atau pembatasan sosial skala besar dan membuat payung hukum berupa peraturan pemerintah. "Dalam kondisi ini, pemerintah bertanggungjawab memenuhi kebutuhan dasar masyarakat."
Rencana pemerintah menerapkan pembatasan sosial skala besar disertai dengan kebijakan darurat sipil ini disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas lewat teleconference, kemarin.
"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Sehingga, tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 lewat video conference dari Istana Bogor, Senin, 30 Maret 2020.
Untuk itu, Jokowi meminta jajarannya segera menyiapkan payung hukum untuk menjalankan pembatasan sosial skala besar ini sebagai pegangan bagi pemerintah daerah untuk menghadapi wabah Corona. "Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, saya minta agar segera disiapkan aturan pelaksanaan yang jelas sebagai panduan provinsi, kabupaten, dan kota sehingga mereka bisa bekerja."
