Beda Karantina Wilayah, Rumah, dan Pembatasan Sosial Skala Besar

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas membawa peti jenazah pasien virus Corona di TPU Pondok Ranggon, Jakarta, Senin, 30 Maret 2020. Untuk menghindari penularan virus Corona, pemakaman pasien Corona digelar tanpa dihadiri banyak orang. ANTARA/Muhammad Adimaja

    Petugas membawa peti jenazah pasien virus Corona di TPU Pondok Ranggon, Jakarta, Senin, 30 Maret 2020. Untuk menghindari penularan virus Corona, pemakaman pasien Corona digelar tanpa dihadiri banyak orang. ANTARA/Muhammad Adimaja

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menetapkan kebijakan pembatasan sosial skala besar dalam menghadapi penyebaran virus corona. Jokowi pun meminta para menterinya menyusun aturan pelaksanaan kebijakan ini agar bisa diterapkan di daerah.

    "Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial skala besar, agar segera disiapkan aturan pelaksanaan yang lebih jelas. Sebagai panduan bagi provinsi, kabupaten/ kota sehingga mereka bisa kerja," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas membahas laporan Gugus Tugas Penanganan Corona lewat video conference, Senin, 30 Maret 2020.

    Terminologi pembatasan sosial skala besar ini ada di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dalam aturan ini ada empat macam karantina yaitu karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan pembatasan sosial berskala besar. Berikut penjelasan keempat aturan itu:

    1. Karantina Rumah

    Pasal 50

    (1) Karantina Rumah dilaksanakan pada situasi ditemukannya kasus Kedaruratan Kesehatan
    Masyarakat yang terjadi hanya di dalam satu rumah.

    (2) Karantina Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap seluruh orang dalam rumah, Barang, atau Alat Angkut yang terjadi kontak erat dengan kasus.

    (3) Terhadap kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kemampuan menangani kasus.

    Pasal 51

    (1) Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada penghuni rumah sebelum melaksanakan tindakan Karantina Rumah.

    (2) Penghuni rumah yang dikarantina selain kasus, dilarang keluar rumah selama waktu yang telah ditetapkan oleh Pejabat Karantina Kesehatan.

    Pasal 52

    (1) Selama penyelenggaraan Karantina Rumah, kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan
    hewan ternak yang berada dalam Karantina Rumah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
    (2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Rumah sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.

    2. Karantina Wilayah

    Pasal 53

    (1) Karantina Wilayah merupakan bagian respons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

    (2) Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada seluruh anggota
    masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut.

    Pasal 54

    (1) Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat di wilayah setempat sebelum melaksanakan Karantina Wilayah.

    (2) Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh pejabat Karantina
    Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina.

    (3) Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina.

    (4) Selama masa Karantina Wilayah ternyata salah satu atau beberapa anggota di wilayah tersebut ada yang menderita penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi maka dilakukan tindakan Isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit.

    Pasal 55

    (1) Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

    (2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.

    3. Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Pasal 59

    (1) Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

    (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.

    (3) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

    a. peliburan sekolah dan tempat kerja;

    b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau

    c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

    (4) Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.