Andi Arief Minta Jokowi Jelaskan Maksud Darurat Sipil

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief seusai menghadiri perayaan hari jadi Partai Demokrat yang ke-17 dan ulang tahun Susilo Bambang Yudhoyono yang ke-69 di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Ahad, 9 September 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief seusai menghadiri perayaan hari jadi Partai Demokrat yang ke-17 dan ulang tahun Susilo Bambang Yudhoyono yang ke-69 di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Ahad, 9 September 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Andi Arief mempertanyakan yang dimaksud darurat sipil oleh Presiden Joko Widodo terkait penanganan pandemi Corona. Ia pun mendesak Jokowi menjelaskan maksudnya itu.

    "Saya berharap hari ini Pak Jokowi menjelaskan tentang apa yang dia maksud dengan darurat sipil," kata Andi Arief kepada wartawan, Selasa, 31 Maret 2020.

    Andi menilai pernyataan Jokowi soal darurat sipil itu futuristik. Ia mengatakan yang dimaksud darurat sipil adalah kondisi di mana pemerintahan hari ini sudah tak bisa bekerja dan harus dipulihkan.

    "Apakah menteri-menteri sudah tidak bisa saling koordinasi, presiden tidak bisa ketemu wakil presiden dan sebaliknya, para menteri sudah tidak bisa bertemu, panglima TNI sudah tidak bisa bertemu? Saya kira itu darurat sipil," ujar Andi.

    Jika hal itu terjadi, kata Andi, maka pemerintahan memang harus dipulihkan. Namun ia berujar pemulihannya pun tak sesederhana yang disampaikan pemerintah kemarin.

    Pada Senin, 30 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan darurat sipil untuk penanganan wabah Corona di Indonesia. Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan segera menyiapkan aturan pelaksanaan untuk panduan daerah.

    Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman kemudian menjelaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar ini merupakan babak baru dalam perang Indonesia melawan Corona. Kebijakan ini juga bersamaan dengan perintah physical distancing yang diminta Jokowi agar dilakukan lebih tegas, disiplin, dan efektif.

    Andi Arief pun meminta agar Jokowi langsung yang menjelaskan maksud darurat sipil itu. Ia meminta bukan juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman yang menjelaskan kepada publik. "Pak Jokowi harus bicara hari ini dan bukan Fadjroel. Saya kira Fadjroel tidak ada dalam sumpahnya untuk menjelaskan darurat sipil ini," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.