Ridwan Kamil Jelaskan Karantina Wilayah Corona Parsial di Jabar

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Terapkan Metode Korea Selatan Dalam Tangani Covid-19.

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Terapkan Metode Korea Selatan Dalam Tangani Covid-19.

    TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan mengizinkan kota/kabupaten di wilayahnya melakukan karantina wilayah atau lockdown parsial dalam menangani virus Corona.

    Menurut dia, di Jawa Barat belum ada satu daerah pun yang memberlakukan lockdown level kota atau kabupaten apalagi provinsi.

    “Yang ada adalah karantina wilayah parsial,” kata Ridwan Kamil dalam video konferensi yang disiarkan langsung dari Gedung Negara Pakuan, Bandung, hari ini, Senin, 30 Maret 2020.

    Ridwan Kamil menjelaskan istilah lockdown tidak tepat digunakan karena Indonesia menggunakan istilah karantina wilayah. Karantina wilayah level kota, kabupaten, dan provinsi wajib mendapat izin presiden.

    Mengenai karantina wilayah parsial, dia menerangkan, hanya boleh diberlakukan pada areal maksimal hingga level kecamatan jika terjadi situasi penyebaran virus Corona yang cukup masif.

    “Jadi, menutup sebuah RT boleh, menutup RW itu boleh, menutup  satu desa itu boleh, menutup karantina wilayah di kelurahan itu boleh. Maksimal satu kecamatan."

    Ridwan Kamil menegaskan dalam masa karantina wilayah parsial tidak boleh ada pergerakan, kecuali pergerakan logistik pangan dan kesehatan. Urusan pangan diserahkan kepada kepala desa masing-masing, termasuk pendirian dapur umum.

    Dia menyebutkan sejumlah daerah yang menerapkan karantina wilayah parsial antara lain Kota Tasikmalaya dan Kota Bandung.

    Ridwan Kamil menyarankan Kota Sukabumi melakukan karantina wilayah parsial. Hasil tes masif Jawa Barat dengan alat rapid test, mendapati Kota Sukabumi menjadi daerah terbanyak warga terindikasi positif Covid-19 di Jawa Barat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.