Proses Seleksi Deputi Penindakan Sunyi, ICW Desak KPK Transparan

Reporter

Ilustrasi KPK. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap transparan dan membuka informasi mengenai proses tahapan dan nama-nama calon yang mengikuti seleksi Deputi Penindakan. Peneliti ICW Wana Alamsyah menyatakan saat ini, proses seleksi Deputi Penindakan KPK itu terkesan diam-diam karena hampir tidak ada informasi detail dan transparan yang disampaikan kepada publik. “Pimpinan KPK gagal memberikan contoh dalam upaya memberikan akses informasi kepada publik," ujar Wana melalui keterangan tertulis pada Senin, 30 Maret 2020.

Menurut Wana, tidak transparannya informasi tentang proses seleksi ini menggambarkan KPK sudah menyalahi asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam UU KPK, serta juga mengabaikan prinsip keterbukaan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik.

Metode tertutup ini, kata dia, akan semakin menambah kecurigaan akan adanya agenda terselubung untuk menempatkan pejabat pilihan di KPK yang sesuai kepentingan pihak-pihak tertentu. "Baik itu faktor kepentingan individu, jaringan kelompok politik, atau arahan dari pihak tertentu yang tengah berkuasa."

ICW juga mendesak KPK agar melibatkan PPATK untuk menggali informasi mengenai transaksi keuangan dan menguji integritas dari setiap calon yang mendaftar. Sebab, Wana melihat, dalam proses seleksi Deputi Penindakan kali ini, KPK tak menggandeng PPATK. Padahal posisi itu memiliki peran sentral dalam proses penangan perkara korupsi.

ICW meminta Pimpinan KPK menunjukkan integritas, profesionalitas dan reputasi baik dalam keputusan yang diambil dan mengikat kelembagaan. "Termasuk dalam proses seleksi Deputi Penindakan ini, agar KPK tidak semakin kehilangan kepercayaan publik di kemudian hari," kata Wana.






KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

2 jam lalu

KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

KPK resmi melimpahkan perkara korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Berkas atas nama terdakwa Irfan Kurnia Saleh.


KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

10 jam lalu

KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

KPK meminta istri dan anak Gubernur Papua Lukas Enembe untuk kooperatif.


Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

12 jam lalu

Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

Istri dan anak Lukas Enembe absen dari pemeriksaan KPK tanpa alasan yang jelas.


KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

1 hari lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

1 hari lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

1 hari lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

2 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


ICW Desak Jokowi Tolak Keluarkan Kepres Pemberhentian Hakim MK Aswanto

2 hari lalu

ICW Desak Jokowi Tolak Keluarkan Kepres Pemberhentian Hakim MK Aswanto

DPR mencopot hakim MK Aswanto. ICW menilai DPR memperlihatkan sikap otoritarianisme dan pembangkangan hukum.