TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman menilai kebijakan karantina (lockdown) di tengah pandemi corona tak berkaitan dengan budaya masyarakat Indonesia.
"Jadi bukan lockdown tidak bisa karena bertentangan dengan budaya kita. Social distancing pun juga bertentangan dengan budaya kita yang suka kumpul-kumpul," kata Sohibul dalam keterangan tertulis, Sabtu, 28 Maret 2020.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan tak akan mengambil kebijakan lockdown karena tak sesuai dengan budaya dan disiplin masyarakat Indonesia. Maka dari itu, Jokowi mengatakan pemerintah hanya akan mengambil kebijakan social distancing.
Menurut Sohibul Iman, yang terpenting adalah penegakan hukum dari kebijakan yang diambil pemerintah. Menurut dia, kebijakan lockdown justru harus dipertimbangkan karena cukup rendahnya kedisiplinan warga.
"Kalaulah DKI ini sudah di-lockdown secara parsial dari kemarin saya kira masyarakat tidak akan bisa keluar dari DKI, karena itu masyarakat dari DKI tidak bisa menularkan di tempat lain begitu juga di tempat lain," ucap dia.
PKS pun kembali meminta pemerintah mempertimbangkan usulan lockdown parsial mengingat perkembangan kasus penyebaran virus corona kian mengkhawatirkan. Sohibul mengatakan, pemerintah perlu mengisolasi wilayah zona merah dan daerah yang memiliki banyak penerbangan langsung ke luar negeri.
"PKS dari awal sudah jelas bahwa kami meminta untuk lockdown. Bahkan kalau tidak memungkinkan lockdown nasional kami anjurkan untuk lockdown parsial," kata Sohibul.
