Kata Ombudsman soal Pejabat Gelar Acara Tanpa Physical Distancing

Reporter

Editor

Amirullah

(Kiri-kanan) Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie mengelar konferensi pers usai mengelar pertemuan membahas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu 29 Agustus 2019. Tempo/Dias Prasongko

TEMPO.CO, JakartaOmbudsman menilai pejabat tinggi negara yang menyelenggarakan acara seremonial dan mengundang media untuk meliput merupakan tindakan maladministrasi.

“Seremoni yang menyebabkan keramaian merupakan kegiatan berisiko tinggi menyebarkan Covid-19 serta membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat luas. Oleh karenanya tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai maladministrasi,” kata anggota Ombudsman, Alvin Lie, dalam siaran tertulisnya, Jumat, 27 Maret 2020.

Alvin mengatakan, masih ada beberapa pejabat tinggi negara yang menyelenggarakan acara dan mengundang media meliput di tengah upaya menghambat dan menghentikan sebaran wabah virus Corona. Praktik tersebut bertentangan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, untuk tidak mengadakan acara yang memicu berkumpulnya orang dalam jumlah banyak.

Salah satunya acara yang diadakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves). Kementerian ini menggelar konferensi pers tentang penyerahan bantuan dari Cina kepada Indonesia secara tatap muka, dan tak menerapkan prinsip physical distancing (menjaga jarak). Acara ini digelar di Gudang Angkasa Pura Kargo 530, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Jumat 27 Maret 2020.

Dalam kondisi darurat wabah seperti ini, kata Alvin, semestinya acara seremonial ditiadakan. Pejabat tinggi negara tidak perlu mengundang awak media untuk meliput. “Anggaran dan sumber daya yang terlibat akan lebih bermanfaat dialihkan untuk mendukung upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan untuk perawatan pasien yang terjangkit,” katanya.

Menurut Alvin, bila ada kegiatan yang penting untuk dipublikasikan, Ombudsman menyarankan agar memanfaatkan teknologi informasi, yaitu melalui live streaming, tanpa mengundang awak media hadir secara fisik untuk meliput.

Ombudsman juga mengimbau agar pemimpin redaksi mengabaikan segala undangan peliputan secara fisik selama kondisi darurat wabah Corona berlangsung. “Kesehatan dan keselamatan jurnalis dan awak media wajib menjadi prioritas untuk dilindungi,” kata Alvin.






Kementan Tahan Produk Hortikultura, Kepala Barantan: Beri Efek Jera Pelaku Usaha

6 hari lalu

Kementan Tahan Produk Hortikultura, Kepala Barantan: Beri Efek Jera Pelaku Usaha

Kepala Barantan Bambang menjelaskan penahanan 1.619 ton produk hortikultura dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku usaha.


Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

6 hari lalu

Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

Kementan menyatakan 1.619 ton produk hortikultura telah melalui serangkaian tindakan karantina, serta dipastikan sehat dan aman.


1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

10 hari lalu

1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

Ombudsman akan menerjunkan tim untuk sidak.


Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

11 hari lalu

Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

Ombudsman RI mencatat kerugian yang dialami importir produk hortikultura akibat Badan Karantina yang menahan produk impor sejak 4 September 2022.


Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

11 hari lalu

Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

Zulkifli Hasan menegaskan kementeriannya tak akan mengikuti rekomendasi Ombudsman RI untuk menghapus kebijakan pemenuhan kebutuhan domestik atau DMO.


Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

14 hari lalu

Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

Menurut Ombudsman, rangkap jabatan Ridwan--utamanya di perusahaan pelat merah, berpotensi timbulnya konflik kepentingan.


1,4 Juta Kilogram Hortikultura Impor Tertahan, Ombudsman: Kementan Izinkan Dilepas dengan Syarat

14 hari lalu

1,4 Juta Kilogram Hortikultura Impor Tertahan, Ombudsman: Kementan Izinkan Dilepas dengan Syarat

Ombudsman RI mengaku telah menerima respons dari Kementan soal penahanan 1,4 juta kilogram produk impor hortikultura di tiga pelabuhan.


1,4 Juta Impor Produk Hortikultura Tertahan, Importir Rugi Rp 3,2 Miliar

21 hari lalu

1,4 Juta Impor Produk Hortikultura Tertahan, Importir Rugi Rp 3,2 Miliar

Ombudsman sebelumnya menerima laporan bahwa 1,4 juta kilogram produk impor hortikultura tertahan di Badan Karantina Pertanian sejak pekan lalu akibat


1,4 Juta Kilogram Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman: Imbas Beda Aturan Kemendag dan Kementan

21 hari lalu

1,4 Juta Kilogram Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman: Imbas Beda Aturan Kemendag dan Kementan

Ombudsman RI menerima laporan produk impor hortikultura tertahan sejak pekan lalu.


Lesu Darah Bisnis Pinjol

23 hari lalu

Lesu Darah Bisnis Pinjol

Industri layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi atau lebih sering dikenal dengan pinjol diterpa prahara.