Komnas HAM Minta Jokowi Lakukan Karantina Wilayah

Reporter

Editor

Amirullah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersiap menyampaikan keterangan pers terkait penangangan virus Corona di Istana Bogor, Jawa Barat, Ahad, 15 Maret 2020. Pernyataan ini disampaikan Jokowi setelah Corona dinyatakan sebagai pandemik global dan salah satu menteri Kabinet Indonesia Maju yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dinyatakan positif Covid-19. ANTARA/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan karantina wilayah terbatas untuk mencegah penyebaran virus Corona. Komnas HAM meminta karantina dilakukan di daerah-daerah yang berstatus merah penyebaran Corona.

“Karantina wilayah terbatas untuk daerah yang sudah dikategorikan daerah merah sebagai upaya mencegah penyebaran Corona,” kata Komisioner Komnas HAM, Amiruddin dalam keterangan tertulis, Jumat, 27 Maret 2020.

Amir mengatakan karantina di wilayah merah perlu dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada pasien positif Covid-19. Menurut Amir, jumlah pasien Corona sudah melonjak signifikan sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret, yakni 2 orang positif.

Perkembangan terbaru, Juru Bicara Pemerintah Achmad Yurianto mengatakan total pasien positif Corona mencapai 1.047 pasien per hari ini. Sebanyak 87 kasus di antaranya meninggal, dan sembuh 46 orang.

Amir menuturkan tak ada prinsip HAM yang dilanggar dalam karantina wilayah terbatas. Ia mengatakan Prinsip Siracusa tentang Ketentuan Pembatasan dan Pengurangan HAM dalam Kovenan International tentang hak sipil dan politik mengenal pembatasan HAM terkait dengan kesehatan masyarakat. “Kesehatan masyarakat dapat dijadikan dasar untuk membatasi hak-hak tertentu,” ujar Amir.

Selama masa karantina wilayah, Komnas HAM meminta negara memastikan kebutuhan dasar warga dan makanan hewan ternak terpenuhi. Selain itu, pemerintah juga mesti memastikan hak-hak dasar warga lanjut usia, difabel dan ibu hamil tercukupi.






PGI Meminta Presiden Jokowi Beri Atensi pada Intolerasi Beragama yang Masih Terjadi

6 jam lalu

PGI Meminta Presiden Jokowi Beri Atensi pada Intolerasi Beragama yang Masih Terjadi

PGI meminta Presiden Joko Widodo memberikan atensi serius pada insiden diskriminasi dan pelarangan ibadah di berbagai daerah.


Jokowi dan Gibran Sama-sama Meradang Soal Tambang Ilegal, Apa Kata Mereka?

8 jam lalu

Jokowi dan Gibran Sama-sama Meradang Soal Tambang Ilegal, Apa Kata Mereka?

Jokowi mengungkapkan ekspor tambang ilegal mengurangi pendapatan negara. Sementara Gibran pernah mengungkapkan bekingan tambang ilegal mengerikan.


Terkini: F1 Powerboat Bisa Ditonton Bareng Kerbau dan Sapi, Presiden Jokowi Panggil Teten

9 jam lalu

Terkini: F1 Powerboat Bisa Ditonton Bareng Kerbau dan Sapi, Presiden Jokowi Panggil Teten

Staf Khusus Menteri BUMN menyebut event F1 Powerboat di Danau Toba, Sumatera Utara, akan menjadi tontonan rakyat., bisa nonton bareng kerbau dan sapi.


Komnas HAM Cabut Perjanjian Jeda Kemanusiaan di Papua

11 jam lalu

Komnas HAM Cabut Perjanjian Jeda Kemanusiaan di Papua

Inisiatif perjanjian Jeda Kemanusiaan dianggap menyalahi prosedur pengambilan keputusan di Komnas HAM.


Jokowi Minta Seluruh Puskesmas Punya USG dan Antropometri Kit Tahun Ini

12 jam lalu

Jokowi Minta Seluruh Puskesmas Punya USG dan Antropometri Kit Tahun Ini

Jokowi memerintahkan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menyediakan Ultrasonografi (USG) hingga Antropometri Kit di setiap Puskesmas dan Posyandu


Ganjar Pranowo Mania Bubar, Ganjarist: Mati Satu Tumbuh Seribu

14 jam lalu

Ganjar Pranowo Mania Bubar, Ganjarist: Mati Satu Tumbuh Seribu

Ganjarist menilai pembubaran GP Mania dan penarikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai hal biasa.


Jokowi Panggil Teten Buntut Kasus Indosurya cs, OJK dan LPS Khusus Koperasi Akan Dibentuk

14 jam lalu

Jokowi Panggil Teten Buntut Kasus Indosurya cs, OJK dan LPS Khusus Koperasi Akan Dibentuk

Presiden Jokowi siang ini memanggil Menteri Koperasi Teten Masduki untuk membicarakan tindak lanjut atas berbagai kasus koperasi bermasalah.


Jokowi Perintahkan Muhadjir Segera Siapkan Bantuan Gempa Turki dan Suriah

14 jam lalu

Jokowi Perintahkan Muhadjir Segera Siapkan Bantuan Gempa Turki dan Suriah

Jokowi menyebut bantuan disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, hingg Kementerian Sosial.


Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

15 jam lalu

Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

Zico menyebut pihaknya masih menunggu itikad baik Jokowi untuk segera merespons permohonannya.


Jokowi Bilang Ancaman Copot Pangdam Kapolda soal Kebakaran Hutan Masih Berlaku

16 jam lalu

Jokowi Bilang Ancaman Copot Pangdam Kapolda soal Kebakaran Hutan Masih Berlaku

Peringatan ini disampaikan karena Jokowi menyebut suhu panas akan mulai naik di akhir Februari atau Maret ini.