Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPP Desak Pemerintah Terapkan Lockdown untuk Cegah Corona

image-gnews
Petugas polisi dalam pakaian pelindung tiba di daerah perumahan untuk memeriksa orang-orang di bawah karantina rumah, selama 21 hari lockdown nasional untuk membatasi penyebaran penyakit virus Corona (COVID-19), di Ahmedabad, India, 25 Maret 2020. [REUTERS / Amit Dave]
Petugas polisi dalam pakaian pelindung tiba di daerah perumahan untuk memeriksa orang-orang di bawah karantina rumah, selama 21 hari lockdown nasional untuk membatasi penyebaran penyakit virus Corona (COVID-19), di Ahmedabad, India, 25 Maret 2020. [REUTERS / Amit Dave]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat, Achmad Baidowi mengusulkan pemerintah menerapkan lockdown atau karantina wilayah untuk menghentikan penyebaran virus corona.

Ia meminta pemerintah menerapkan lockdown mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Baidowi mengatakan pemerintah tak harus memberlakukan lockdown total di seluruh Indonesia.

Namun karantina wilayah dapat diterapkan di daerah yang menjadi episenter penyebaran virus, seperti DKI Jakarta. "Maka pemerintah sudah bisa mempertimbangkan opsi karantina (lockdown) untuk kota-kota besar yang penyebaran Covid-19 sangat sporadis khususnya DKI Jakarta," kata Baidowi dalam keterangan tertulis, Kamis, 26 Maret 2020.

Baidowi beralasan, karantina perlu dilakukan karena imbauan pembatasan interaksi fisik belum maksimal. Imbauan untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah itu tak menjadi kewajiban masih banyak orang yang beraktivitas di luar rumah.

Dia mencontohkan, angkutan umum seperti KRL, bus umum, dan angkot pun masih penuh sesak penumpang. Padahal kerumunan seperti itu amat berbahaya dan berpotensi terjadi penyebaran virus Corona.

Baidowi juga menilai Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang melarang warga berkumpul hanya efektif di daerah-daerah tertentu. Sedangkan di daerah lain, warga tetap menggelar kegiatan rutin seperti arisan dan yang lainnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Maka dari itu, ia menilai pemerintah perlu meningkatkan tensi yang lebih berat, seperti mewajibkan isolasi dan penerapan sanksi denda atau pidana bagi yang melanggar. "Penerapan UU Karantina Kesehatan bisa mulai diterapkan mengingat kondisi saat ini sudah sangat memprihatinkan."

Merujuk Pasal 49 ayat (3) UU Karantina Kesehatan, kata Baidowi, karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar ditetapkan oleh menteri. Baidowi pun menilai menteri yang ditunjuk bisa mengambil kebijakan karantina.

Dia berpendapat seharusnya juga tak masalah jika pemerintah ingin menerbitkan peraturan pemerintah untuk pelaksanaan UU tersebut. Jika opsi karantina wilayah diambil, Baidowi meminta agar pemerintah pusat dan daerah bersinergi dan memastikan kesiapan bahan pangan bagi warga.

"Harus bersinergi tidak saling menyalahkan dan mempersiapkan langkah-langkah secara matang. Tentu akan efektif apabila dibarengi penegakan hukum yang berat," kata Baidowi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PPP Belum Bersikap Soal Hak Angket, Pengamat: Sebaiknya Fokus Lolos Pileg

1 hari lalu

Adi Prayitno. ANTARA
PPP Belum Bersikap Soal Hak Angket, Pengamat: Sebaiknya Fokus Lolos Pileg

Pengamat menyebut, PPP memang sebaiknya fokus untuk lolos di Pemilihan Legislatif daripada terlibat mengajukan hak angket.


PPP soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu: Belum Ada Instruksi Apapun

2 hari lalu

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi dalam sambutannya saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel dan jajaran Forkopimda di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (8/2/2022). Foto: Oji/Man
PPP soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu: Belum Ada Instruksi Apapun

PPP masih gamang untuk menentukan sikap soal hak angket. Namun, optimistis lolos ke Senayan.


Dua Kali Sandiaga Uno Beri Sinyal PPP Ingin Terlibat di Pemerintahan ke Depan, Tapi...

5 hari lalu

Ketua Bappilu PPP dan Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno memberi penjelasan tentang rencananya di masa tenang Pemilu 2024 saat ditemui di Pasar Gede Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 10 Februari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Dua Kali Sandiaga Uno Beri Sinyal PPP Ingin Terlibat di Pemerintahan ke Depan, Tapi...

Teranyar Sandiaga Uno menyebut PPP sebagai partai warisan ulama mereka ingin terlibat dalam berkontribusi wujudkan Indonesia Emas 2045.


Usai Bertemu Jokowi, Sandiaga Uno Bilang PPP Ingin Ikut Mewarnai Pemerintahan Ke Depan

5 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno usai nyoblos di TPS 001 Kelurahan Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan bersama keluarganya. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Usai Bertemu Jokowi, Sandiaga Uno Bilang PPP Ingin Ikut Mewarnai Pemerintahan Ke Depan

Sandiaga Uno menyebut PPP sebagai partai warisan ulama mereka ingin terlibat dalam berkontribusi wujudkan Indonesia Emas 2045.


4 Tahun Pandemi Covid-19, TPU di Jakarta sempat Kehabisan Tempat Penguburan Korban Virus Corona

6 hari lalu

Petugas pemakaman beristirahat usai memakamkan sejumlah jenazah dengan protokol COVID-19 di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta, Minggu, 4 Juli 2021. Jumlah kematian akibat COVID-19 per hari Minggu 4 Juli 2021 mencapai 555 kasus, yang menjadi rekor tertinggi sejak kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan Presiden Joko Widodo pada awal Maret 2020.  ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
4 Tahun Pandemi Covid-19, TPU di Jakarta sempat Kehabisan Tempat Penguburan Korban Virus Corona

Di Jakarta, setidaknya ada dua TPU yang jadi tempat permakaman korban saat pandemi Covid-19, yakni TPU Tegal Alur dan Pondok Ranggon.


50 Tokoh Surati Megawati, NasDem, PKS, PKB, PPP: Eks Direktur KPK Sebut Soal Tantangan Hak Angket

6 hari lalu

Calon pimpinan (capim) KPK Sujanarko menyampaikan pendapatnya saat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Komisi III DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, 14 Desember 2015. ANTARA/M Agung Rajasa
50 Tokoh Surati Megawati, NasDem, PKS, PKB, PPP: Eks Direktur KPK Sebut Soal Tantangan Hak Angket

Eks Direktur KPK Sujanarko sebut soal tantangan hak angket yang diusulkannya bersama 49 tokoh lain dalam surat yang ditujukan ke Megawati dan lainnya


Daftar Perolehan Suara Partai untuk DPRD DKI Pemilu 2024, PSI Lampaui PAN-Demokrat-PPP

6 hari lalu

Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (tengah) disaksikan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (kedua kiri), Sekjen PSI Raja Juli Antoni (kiri) dan jajaran pengurus mengangkat koin bersimbol PSI pada puncak perayaan HUT ke-9 PSI di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 9 Desember 2023. Kegiatan yang diikuti ribuan simpatisan PSI se-Jawa Tengah tersebut mengusung tema Dendang Sayang PSI Menang. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Daftar Perolehan Suara Partai untuk DPRD DKI Pemilu 2024, PSI Lampaui PAN-Demokrat-PPP

KPU DKI mengumumkan perolehan suara dalam Pileg DPRD DKI di Pemilu 2024. PSI menempati urutan ke-7 melampaui PAN, Demokrat, dan PPP.


Kilas Balik Hari-hari Menegangkan 4 Tahun Lalu Saat Mula Wabah Pandemi Covid-19

7 hari lalu

Ilustrasi virus corona atau Covid-19. REUTERS
Kilas Balik Hari-hari Menegangkan 4 Tahun Lalu Saat Mula Wabah Pandemi Covid-19

WHO tetapkan 11 Maret 2020 sebagai hari pertama pandemi global akibat wabah Covid-19. Kini, 4 tahun berlalu, masihkan patuhi protokol kesehatan?


PPP Belum Bersikap Soal Hak Angket, Ada Tawaran Kursi Menteri?

8 hari lalu

Ketua Bappilu PPP dan Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno memberi penjelasan tentang rencananya di masa tenang Pemilu 2024 saat ditemui di Pasar Gede Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 10 Februari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
PPP Belum Bersikap Soal Hak Angket, Ada Tawaran Kursi Menteri?

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak ikut interupsi mengajukan hak angket pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI pekan lalu. Mengapa?


Alasan Novel Baswedan Ikut Dukung Surat Desak Parpol Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024: Harus Diperiksa Tuntas

8 hari lalu

Penyidik nonaktif KPK Novel Baswedan mengikuti aksi anti korupsi di Jakarta, Selasa, 21 September 2021. Peserta aksi meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pemecatan 57 pegawai KPK yang selama ini dinilai memiliki integritas tinggi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. ANTARA/M Risyal Hidayat
Alasan Novel Baswedan Ikut Dukung Surat Desak Parpol Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024: Harus Diperiksa Tuntas

Eks penyidik KPK Novel Baswedan, satu dari 50 tokoh yang mengirimkan surat kepada partai politik untuk mendesak digulirkannya hak angket Pemilu 2024.