PPP Desak Pemerintah Terapkan Lockdown untuk Cegah Corona

Petugas polisi dalam pakaian pelindung tiba di daerah perumahan untuk memeriksa orang-orang di bawah karantina rumah, selama 21 hari lockdown nasional untuk membatasi penyebaran penyakit virus Corona (COVID-19), di Ahmedabad, India, 25 Maret 2020. [REUTERS / Amit Dave]

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat, Achmad Baidowi mengusulkan pemerintah menerapkan lockdown atau karantina wilayah untuk menghentikan penyebaran virus corona.

Ia meminta pemerintah menerapkan lockdown mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Baidowi mengatakan pemerintah tak harus memberlakukan lockdown total di seluruh Indonesia.

Namun karantina wilayah dapat diterapkan di daerah yang menjadi episenter penyebaran virus, seperti DKI Jakarta. "Maka pemerintah sudah bisa mempertimbangkan opsi karantina (lockdown) untuk kota-kota besar yang penyebaran Covid-19 sangat sporadis khususnya DKI Jakarta," kata Baidowi dalam keterangan tertulis, Kamis, 26 Maret 2020.

Baidowi beralasan, karantina perlu dilakukan karena imbauan pembatasan interaksi fisik belum maksimal. Imbauan untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah itu tak menjadi kewajiban masih banyak orang yang beraktivitas di luar rumah.

Dia mencontohkan, angkutan umum seperti KRL, bus umum, dan angkot pun masih penuh sesak penumpang. Padahal kerumunan seperti itu amat berbahaya dan berpotensi terjadi penyebaran virus Corona.

Baidowi juga menilai Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang melarang warga berkumpul hanya efektif di daerah-daerah tertentu. Sedangkan di daerah lain, warga tetap menggelar kegiatan rutin seperti arisan dan yang lainnya.

Maka dari itu, ia menilai pemerintah perlu meningkatkan tensi yang lebih berat, seperti mewajibkan isolasi dan penerapan sanksi denda atau pidana bagi yang melanggar. "Penerapan UU Karantina Kesehatan bisa mulai diterapkan mengingat kondisi saat ini sudah sangat memprihatinkan."

Merujuk Pasal 49 ayat (3) UU Karantina Kesehatan, kata Baidowi, karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar ditetapkan oleh menteri. Baidowi pun menilai menteri yang ditunjuk bisa mengambil kebijakan karantina.

Dia berpendapat seharusnya juga tak masalah jika pemerintah ingin menerbitkan peraturan pemerintah untuk pelaksanaan UU tersebut. Jika opsi karantina wilayah diambil, Baidowi meminta agar pemerintah pusat dan daerah bersinergi dan memastikan kesiapan bahan pangan bagi warga.

"Harus bersinergi tidak saling menyalahkan dan mempersiapkan langkah-langkah secara matang. Tentu akan efektif apabila dibarengi penegakan hukum yang berat," kata Baidowi.






Mardiono Targetkan Perolehan 39 Kursi PPP di Pemilu 2024

2 hari lalu

Mardiono Targetkan Perolehan 39 Kursi PPP di Pemilu 2024

Mardiono menyebut pada Pemilu 2014 lalu, PPP meraih 39 kursi di parlemen. Namun jumlah itu menurun pada Pemilu 2019 lalu dengan perolehan 19 kursi.


Australia Hapus Wajib Isolasi Mandiri Covid-19, Ahli Kesehatan Khawatir

6 hari lalu

Australia Hapus Wajib Isolasi Mandiri Covid-19, Ahli Kesehatan Khawatir

Australia akan menghapus wajib isolasi mandiri di rumah lima hari untuk orang yang terinfeksi Covid-19, yang membuat ahli kesehatan khawatir


8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

9 hari lalu

8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

Setelah dicopot dari jabatan ketua umum PPP, Suharso Monoarfa ditunjuk Jokowi sebagai Koordinator SDGs 2024.


Kanada Hapus Aturan Covid-19 untuk Pelancong

9 hari lalu

Kanada Hapus Aturan Covid-19 untuk Pelancong

Pemerintah Kanada mengumumkan akan segera mencabut semua pembatasan perjalanan Covid-19.


Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

9 hari lalu

Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjadi Koordinator Pelaksana di Dewan Pengarah Nasional SDGs 2024. Ini profil politik dan bisnisnya.


Top Nasional: Kombes Ade Ary Syam Jadi Kapolres Jaksel, Kehadiran Anies di Mukercab PPP Tak Ada Kaitan dengan Pilpres

9 hari lalu

Top Nasional: Kombes Ade Ary Syam Jadi Kapolres Jaksel, Kehadiran Anies di Mukercab PPP Tak Ada Kaitan dengan Pilpres

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi 30 perwira Polri ke sejumlah jabatan, Kapolres Jaksel dijabat Kombes Ade Ary Syam Idradi


Kanselir Jerman Olaf Scholz Positif Covid-19

9 hari lalu

Kanselir Jerman Olaf Scholz Positif Covid-19

Kanselir Jerman Olaf Scholz terinfeksi virus corona sepulang lawatannya ke Timur Tengah.


Plt Ketua Umum PPP Tawarkan Suharso Monoarfa Posisi Ketua Majelis Pertimbangan

9 hari lalu

Plt Ketua Umum PPP Tawarkan Suharso Monoarfa Posisi Ketua Majelis Pertimbangan

Menurut Arwani, Mardiono dan Suharso membahas ihwal masa depan PPP, khususnya dalam menghadapi Pemilu 2024.


Anies Baswedan Direkomendasikan Jadi Capres di Muskercab, Mardiono Sebut Masih Aspirasi Kader

10 hari lalu

Anies Baswedan Direkomendasikan Jadi Capres di Muskercab, Mardiono Sebut Masih Aspirasi Kader

Nama Anies Baswedan direkomendasikan oleh DPC PPP untuk menjadi capres 2024 yang bakal disodorkan dalam muswil DKI


Anies Baswedan Hadir di Mukercab PPP, Mardiono Sebut Tak Ada Kaitan dengan Pilpres

10 hari lalu

Anies Baswedan Hadir di Mukercab PPP, Mardiono Sebut Tak Ada Kaitan dengan Pilpres

Mardiono mengatakan kehadiran Anies Baswedan dalam acara penutupan Mukercab tidak menjadi masalah karena termasuk dalam forum seremonial.