Orang Kumpul Dipidana, KontraS: Negara Panik Hadapi Corona

Petugas gabungan TNI, Polri dan Satpol PP membubarkan warga yang masih berkumpul saat melakukan razia cegah penyebaran COVID-19 di kawasan Kemang, Jakarta, Selasa, 24 Maret 2020. Dalam razia tersebut petugas meminta warga untuk tidak berkumpul dalam keramaian di tengah upaya penyebaran virus Corona. ANTARA/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rivanlee Anandar, mengatakan maklumat yang dikeluarkan Polri memungkinkan untuk dilakukan dalam kondisi merebaknya virus Corona seperti saat ini.

Namun ancaman pidana yang disertakan dalam maklumat itu dinilai berlebihan dan justru menunjukkan kepanikan negara karena lamban menangani penyebaran Corona.

"Sebagian orang mungkin belum tahu informasi mengenai Covid-19 yang kalau mau ditarik karena respon negara juga yang lambat. Ada masalah akses informasi yang dialami oleh publik baik dalam pencegahan maupun penanganan. Pidana dalam maklumat ini cenderung menunjukkan kepanikan negara atas sikap lambannya menangani covid-19," kata Rivanlee saat dihubungi, Kamis 26 Maret 2020.

Ia mengatakan dalam HAM memang pembatasan seperti itu memungkinkan, dengan catatan semuanya harus terukur. Maklumat Kapolri, kata dia, seharusnya diimbangi dengan kerja yang selaras dengan lembaga pemerintah lain dalam menangani pandemi ini.

"Sebab maklumat Kapolri akan menjadi percuma kalau tidak disertai dengan kemudahan publik dalam mengakses informasi perihal pemetaan, persebaran, anjuran, serta penanganan covid-19 dari pemerintah," tuturnya.

Rivanlee juga mengatakan KontraS khawatir nantinya ancaman pidana ini dapat menjadi preseden bagi kebebasan berkumpul setelah wabah Corona lewat.

"Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat sipil dan publik tentang masalah kesehatan publik, dan pemerintah harus memberikan peluang bagi masyarakat sipil dan publik untuk berpartisipasi dalam desain, implementasi, dan evaluasi tanggapan terhadap keadaan darurat kesehatan," kata dia.






Kontras Surabaya Sebut Tragedi Kanjuruhan Akibat Kelalaian Panpel dan Tindakan Berlebihan Polisi

1 hari lalu

Kontras Surabaya Sebut Tragedi Kanjuruhan Akibat Kelalaian Panpel dan Tindakan Berlebihan Polisi

KontraS Surabaya sebut suporter tidak bersalah dalam Tragedi Kanjuruhan.


Tragedi Kanjuruhan, KontraS Surabaya Ragukan Data Korban Versi Polisi

1 hari lalu

Tragedi Kanjuruhan, KontraS Surabaya Ragukan Data Korban Versi Polisi

KontraS Surabaya menyebutkan banyak korban Tragedi Kanjuruhan yang langsung dibawa rekan-rekannya sehingga tak tercatat oleh polisi.


KontraS Sebut Ada 4 Dugaan Pelanggaran Hukum dan HAM di Tragedi Kanjuruhan

2 hari lalu

KontraS Sebut Ada 4 Dugaan Pelanggaran Hukum dan HAM di Tragedi Kanjuruhan

KontraS menyatakan setidaknya ada empat argumentasi mengapa dugaan pelanggaran hukum dan HAM terjadi dalam Tragedi Kanjuruhan.


Australia Hapus Wajib Isolasi Mandiri Covid-19, Ahli Kesehatan Khawatir

4 hari lalu

Australia Hapus Wajib Isolasi Mandiri Covid-19, Ahli Kesehatan Khawatir

Australia akan menghapus wajib isolasi mandiri di rumah lima hari untuk orang yang terinfeksi Covid-19, yang membuat ahli kesehatan khawatir


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

7 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


Kanada Hapus Aturan Covid-19 untuk Pelancong

7 hari lalu

Kanada Hapus Aturan Covid-19 untuk Pelancong

Pemerintah Kanada mengumumkan akan segera mencabut semua pembatasan perjalanan Covid-19.


Kanselir Jerman Olaf Scholz Positif Covid-19

8 hari lalu

Kanselir Jerman Olaf Scholz Positif Covid-19

Kanselir Jerman Olaf Scholz terinfeksi virus corona sepulang lawatannya ke Timur Tengah.


KontraS Minta LPSK Segera Beri Bantuan kepada Keluarga Korban Mutilasi di Papua

10 hari lalu

KontraS Minta LPSK Segera Beri Bantuan kepada Keluarga Korban Mutilasi di Papua

Pendamping keluarga korban mutilasi Michael Himan mengatakan ia berharap negara melalui LPSK memberikan bantuan terhadap keluarga


Anggota TNI Tersangka Mutilasi 4 Warga Papua Diduga Punya Bisnis Gelap Penimbunan BBM

10 hari lalu

Anggota TNI Tersangka Mutilasi 4 Warga Papua Diduga Punya Bisnis Gelap Penimbunan BBM

Gudang yang menjadi lokasi perencanaan pembunuhan dan mutilasi 4 warga Papua diduga juga berfungsi sebagai lokasi penimbunan BBM jenis Solar.


Ini Kronologi Mutilasi 4 Warga Papua oleh anggota TNI Versi KontraS

10 hari lalu

Ini Kronologi Mutilasi 4 Warga Papua oleh anggota TNI Versi KontraS

KontraS mengungkap fakta kasus mutilasi 4 warga Papua oleh para anggota TNI. Berbeda dari temuan polisi.