Jokowi Tetapkan Komite Pengarah dan Tim Reformasi Birokrasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keterangan pers terkait penangangan virus Corona di Istana Bogor, Jawa Barat, Ahad, 15 Maret 2020. ANTARA/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional untuk periode 2020-2024. Pembentukan komite ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional yang ditandatanganinya pada 18 Maret 2020.

"Untuk memastikan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dilakukan secara berkesinambungan dan dapat berjalan dengan optimal." Demikian poin b bagian menimbang Keppres ini, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Kamis, 26 Maret 2020.

Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional ini bertanggung jawab kepada presiden. Berikut susunan pengurus sesuai Keppres itu:

Ketua : Wakil Presiden;
Sekretaris : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Anggota:
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Kepala Staf Kepresidenan.

Tugas Komite Pengarah Reformasi Birokrasi adalah menetapkan arah kebijakan nasional sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, menetapkan program strategis pelaksanaan reformasi birokrasi, menyelesaikan masalah dan hambatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional, menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Presiden.

Susunan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sesuai Keppres itu adalah:

Ketua: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Anggota:
1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Sekretaris Kabinet.

Tim ini bertanggung jawab kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan bertugas untuk merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi nasional, memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional, menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Selain itu bertugas melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (stakeholders), memberikan persetujuan dan penetapan besaran tunjangan kinerja untuk Kementerian/Lembaga setelah mendapat masukan dari Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional, memberikan pertimbangan terhadap standardisasi perhitungan besaran tunjangan kinerja Pemerintah Daerah, dan melaporkan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

Dalam menjalankan tugasnya, Tim Reformasi Birokrasi Nasional dibantu Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional serta didukung Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi. Pasal 7 Keppres menyatakan, “Pembentukan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, dan Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional."

Menurut Keppres ini, biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Reformasi Birokrasi Nasional, Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasionai, dan Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi dibebankan kepada anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.






Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

1 jam lalu

Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

Politikus PDIP mendesak Presiden Jokowi segera menunjuk Penjabat Gubernur DKI. Anies Baswedan masih bikin keputusan strategis jelang akhir jabatan.


Bicara Peta Pilpres 2024, Cak Imin Tak Mau Model Konflik Pemilu 2019 Terulang

10 jam lalu

Bicara Peta Pilpres 2024, Cak Imin Tak Mau Model Konflik Pemilu 2019 Terulang

Cak Imin mendorong agar model-model konflik di masyarakat yang sempat terjadi pada Pemilu 2019 silam tak terulang lagi.


Turki Marah dengan Ucapan Politikus Jerman Menghina Erdogan

12 jam lalu

Turki Marah dengan Ucapan Politikus Jerman Menghina Erdogan

Kubicki mengakui dia menyebut Presiden Erdogan dengan sebutan tikus got saat berpidato di sebuah kampanye


Bakrie Group Gelar Kompetisi Startup Nasional, Besok Masuk ke Babak Final

13 jam lalu

Bakrie Group Gelar Kompetisi Startup Nasional, Besok Masuk ke Babak Final

Bakrie Group mengadakan kompetisi I-Start sebagai wadah bagi anak muda dalam mengembangkan startup


Jokowi Klaim Penyaluran BLT BBM Sudah Capai 96,6 Persen

16 jam lalu

Jokowi Klaim Penyaluran BLT BBM Sudah Capai 96,6 Persen

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, untuk BLT BBM sampai hari ini sudah 96,6 persen, sudah di 508 kabupaten dan kota.


Genap Berusia 75 Tahun, Ini Jejak Karier Luhut Binsar Pandjaitan di Militer, Politik dan Bisnis

17 jam lalu

Genap Berusia 75 Tahun, Ini Jejak Karier Luhut Binsar Pandjaitan di Militer, Politik dan Bisnis

Hari ini 28 September 2022, Luhut Binsar Pandjaitan genap berusia 75 tahun. Berikut jejak karier Menkomarinves ini di militer, politik, dan bisnis.


Wacana Duet Prabowo-Jokowi, Gerindra: Bagi Kami Ini Kehormatan

17 jam lalu

Wacana Duet Prabowo-Jokowi, Gerindra: Bagi Kami Ini Kehormatan

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyerahkan soal gugatan Sekber Prabowo-Jokowi kepada keputusan Mahkamah Konstitusi.


Jokowi Minta Penyaluran BSU Dipercepat: Saya Pantau, tapi Tidak Semua

18 jam lalu

Jokowi Minta Penyaluran BSU Dipercepat: Saya Pantau, tapi Tidak Semua

Jokowi mengatakan percepatan penyaluran BSU perlu dilakukan di daerahh-daerah yang jauh dari Ibu Kota.


Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

20 jam lalu

Gugatan Sekber Prabowo-Jokowi, PDIP Sebut Jokowi Tidak Gila Kekuasaan

Sekber mengajukan gugatan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Pemilu untuk merealisasikan agar Prabowo-Jokowi bisa maju Pilpres 2024


Kaesang Cerita Dapat Wejangan dari Lo Kheng Hong Soal Investasi Saham, Apa Saja?

20 jam lalu

Kaesang Cerita Dapat Wejangan dari Lo Kheng Hong Soal Investasi Saham, Apa Saja?

Kaesang Pangarep menceritakan pertemuannya dengan investor kawakan Lo Kheng Hong sebelum pandemi Covid-19 merebak yakni sekitar tahun 2019.