Ada Wabah Corona, Mendagri Sarankan Pilkades Ditunda

Reporter

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tiga dari kiri) menyapa rekannya sebelum dimulainya rapat terbatas Peningkatan Peringkat Pariwisata Indonesia di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 17 Februari 2020. Ratas Kabinet Indonesia Maju ini dipimpin oleh Presiden Jokowi. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan surat saran penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak dan pemilihan kepala desa antarwaktu. 

"Surat dikeluarkan dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Maret 2020 terkait penanganan Coronavirus Disease (Covid-19),” kata Tito dalam siaran tertulisnya, Rabu, 25 Maret 2020.

Surat bernomor 141/2577/SJ itu ditujukan kepada Bupati dan Wali Kota di seluruh Indonesia. Dalam surat tersebut, Tito mengimbau agar menunda penyelenggaraan Pemilihan kepala desa serentak maupun pemilihan kepala desa antar-waktu (PAW) sampai dengan dicabutnya penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia oleh pihak yang berwenang. 

Tito berujar penundaan tersebut tidak membatalkan tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Selain itu, kampanye calon maupun pemungutan suara juga diminta untuk ditunda.

Berkaitan dengan protokol nasional penanggulangan bahaya Covid-19, Tito meminta agar hal yang berkaitan dengan kunjungan kerja pada kepala desa atau menerima kunjungan dari dan ke daerah Iain ditangguhkan dengan waktu yang akan diinformasikan kembali. 

FRISKI RIANA






Kanselir Jerman Olaf Scholz Positif Covid-19

8 jam lalu

Kanselir Jerman Olaf Scholz Positif Covid-19

Kanselir Jerman Olaf Scholz terinfeksi virus corona sepulang lawatannya ke Timur Tengah.


57 Desa Kediri Pilkades Serentak, Mas Dhito: Jaga Persatuan

2 hari lalu

57 Desa Kediri Pilkades Serentak, Mas Dhito: Jaga Persatuan

Pilkades serentak berlangsung 7 Desember. Tiap TPS dibatasi maksimal 500 pemilih agar tak terjadi penumpukan massa.


Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

4 hari lalu

Tito Karnavian Ingatkan ASN untuk Tetap Netral Selama Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar ASN menjaga profesionalitas dan tetap netral selama pelaksanaan Pemilu 2024.


Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

5 hari lalu

Tito Karnavian Sebut Surat Edaran Kemendagri Dipantik dari Keluhan Internal

Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat tanpa persetujuan Kemendagri.


Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

5 hari lalu

Partai NasDem Sebut SE Mendagri Tito Karnavian Bentuk Praktik Otoritarianisme

NasDem menilai surat edaran yang dikeluarkan Tito Karnavian menabrak peraturan perundang-undangan di atasnya.


Biden Klaim Pandemi Covid-19 Sudah Berakhir, di AS Kasus Corona Masih Tinggi

6 hari lalu

Biden Klaim Pandemi Covid-19 Sudah Berakhir, di AS Kasus Corona Masih Tinggi

Kasus Corona di AS masih tinggi saat Joe Biden menyatakan pandemi Covid-19 sudah berakhir.


Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

6 hari lalu

Jokowi soal Nama Pengganti Anies Baswedan: Belum Sampai ke Saya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan nama calon penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan belum sampai ke dia.


Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

9 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.


Kemendagri Beri Penjelasan Soal Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi dan Berhentikan Pejabat

10 hari lalu

Kemendagri Beri Penjelasan Soal Pj Kepala Daerah Bisa Mutasi dan Berhentikan Pejabat

Kemendagri menanggapi kekhawatiran potensi abuse of power dalam aturan memperbolehkan Pj kepala daerah dibolehkan memutasi dan memberhentikan ASN


Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Pengamat: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan

10 hari lalu

Mendagri Izinkan Pj Kepala Daerah Mutasi Pegawai, Pengamat: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Mendagri menerbitkan surat edaran kepada penjabat atau Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat