Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Corona, Pemerintah Diminta Atur Ibadah Ramadan dan Mudik Lebaran

image-gnews
Foto aerial Kakbah saat lantai satu Masjidil Haram ditutup sementara untuk pembersihan di Mekkah, Arab Saudi, yang diambil dari akun Instagram @Haramain_info, Kamis malam, 5 Maret 2020. Pembersihan ini sebagai antisipasi penyebaran virus corona Covid-19. Instagram @Haramain_info
Foto aerial Kakbah saat lantai satu Masjidil Haram ditutup sementara untuk pembersihan di Mekkah, Arab Saudi, yang diambil dari akun Instagram @Haramain_info, Kamis malam, 5 Maret 2020. Pembersihan ini sebagai antisipasi penyebaran virus corona Covid-19. Instagram @Haramain_info
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah mengatur ibadah selama Ramadan dan mudik Lebaran di tengah pandemi virus Corona ini. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja virtual Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan jajarannya kemarin, Selasa, 24 Maret 2020.

"Mendesak pemerintah untuk mengoordinasikan pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan, mengantisipasi adanya arus mudik dan arus balik Idul Fitri," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena, Rabu, 25 Maret 2020.

Sejumlah kementerian dan lembaga telah menggodok skenario mudik Lebaran 2020 di tengah pandemi Corona. Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan itu ada beberapa opsi.

Opsi pertama adalah tetap menggelar mudik seperti biasa. Skenario kedua meniadakan mudik gratis, sedangkan yang ketiga pelarangan mudik.

Juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi mengatakan seluruh opsi ini akan mempertimbangkan keselamatan masyarakat. Seandainya memutuskan pelarangan mudik, kata dia, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat akan dilakukan secara intensif.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, Komisi IX DPR juga meminta pemerintah mengantisipasi kemungkinan yang terjadi terkait pelaksanaan ibadah haji 2020. Jemaah haji kloter pertama dari Indonesia sedianya dijadwalkan tiba di Arab Saudi pada akhir Juni mendatang.

Kerajaan Arab Saudi pun sudah menghentikan sementara ibadah umrah karena penyebaran virus Corona. Namun hingga saat ini belum ada keputusan menyangkut pelaksanaan ibadah haji. "Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan yang disampaikan anggota Komisi IX DPR RI paling lambat 31 Maret 2020," kata Melki Laka Lena.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | FRANCISCA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ngabuburit di Hai Ramadan di Dubai, Melihat Pertunjukan Tradisi dan Ikut Workshop Seru

3 jam lalu

Pertunjukan Rashid dan Latifa di arena Hai Ramadan Dubai yang hadir 11 Maret hingga 14 April 2024 (TEMPO/Mila Novita)
Ngabuburit di Hai Ramadan di Dubai, Melihat Pertunjukan Tradisi dan Ikut Workshop Seru

Dari workshop, cerita nabi, sampai tradisi meriam Ramadan dapat ditemukan pengunjung Hai Ramadan di Dubai.


Perludem Perkirakan Keterwakilan Perempuan di Hasil Pileg 2024 Meningkat

3 jam lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Krisdayanti saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perludem Perkirakan Keterwakilan Perempuan di Hasil Pileg 2024 Meningkat

Hampir semua partai politik tidak menjamin pencalonan 30 persen keterwakilan perempuan di tiap dapil di Pileg 2024.


Terkini: Setelah 'Tuyul' dan Pertalite Dicampur Air Ada Apa Lagi di SPBU Pertamina?, KAI Operasikan KA Argo Bromo Anggrek New Generation

4 jam lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Terkini: Setelah 'Tuyul' dan Pertalite Dicampur Air Ada Apa Lagi di SPBU Pertamina?, KAI Operasikan KA Argo Bromo Anggrek New Generation

Kecurangan di SPBU Pertamina kembali terungkap. Setelah switch dispenser untuk kurangi takaran yang disebut tuyul dan Pertalite dicampur air, kini....


Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY Sebut Tujuan Utamanya Menang di Pilpres

5 jam lalu

Capres Terpilih Prabowo Subianto, datang ke St. Regis Setiabudi, Jakarta Selatan pada pukul 17.19 WIB, didampingi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menghadiri Buka Bersama Partai Demokrat pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY Sebut Tujuan Utamanya Menang di Pilpres

AHY menyebut Partai Demokrat telah berhasil mencapai misi besar atau utamanya dalam memenangkan Pilpres 2024.


Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

6 jam lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Respons Puan Maharani, PKB, hingga Gerindra Soal Progres Hak Angket Pemilu di DPR

Puan Maharani mengklaim dia tidak memberi instruksi kepada Fraksi PDIP di DPR mengenai pengajuan hak angket.


Ngabuburit di Pertamina Mandalika International Circuit, Pengunjung Bisa Merasakan jadi Pembalap

6 jam lalu

Ngabuburit di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat saat Ramadan 2024 (Dok. ITDC)
Ngabuburit di Pertamina Mandalika International Circuit, Pengunjung Bisa Merasakan jadi Pembalap

Pertamina Mandalika International Circuit menggelar ngabuburit Arrive and Drive, Ngabuburide (Open Track Day), dan Lampaq di Sirkuit.


Perludem: Capaian Keterwakilan Perempuan di DPR Periode 2024-2029 Tertinggi Sepanjang Sejarah

7 jam lalu

Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan melakukan aksi menolak PKPU 10 pasal 8 ayat 2 di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2023. Dalam aksinya mereka menolak peraturan PKPU nomor 10 tahun 2023 itu dianggap dapat mengancam keterwakilan perempuan dalam berpolitik di masa pemilu yang akan datang, Mereka juga mendesak agar KPU mengembalikannya pada ketentuan pembulatan ke atas sesuai ketentuan sebelumnya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Perludem: Capaian Keterwakilan Perempuan di DPR Periode 2024-2029 Tertinggi Sepanjang Sejarah

Angka keterwakilan perempuan di parlemen diproyeksikan meningkat di DPR RI pada periode 2024-2029. Anggota legislatif perempuan diperkirakan akan menempati 128 dari 580 kursi yang tersedia di Senayan atau 22,1 persen. Jumlah itu lebih tinggi 1,6 persen dari hasil Pemilu 2019.


DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

7 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.


Fakta Menarik Nuuk Greenland, Salah Satu Kota dengan Durasi Puasa Terlama

7 jam lalu

Nuuk, Greenland (Pixabay)
Fakta Menarik Nuuk Greenland, Salah Satu Kota dengan Durasi Puasa Terlama

Selain jadi salah satu kota memiliki durasi puasa terlama di dunia, Nuuk, Greenland juga menyimpan beberapa fakta menarik. Simak artikel menarik ini.


Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu

10 jam lalu

Kata Para Pengamat soal Kursi Ketua DPR Hanya Jadi Hak Partai Pemenang Pemilu

Usai Pileg 2024, kursi ketua DPR jadi pembahasan menarik berikutnya. Benarkah jatah kursi ketua DPR hanya hak partai pemenang pemilu?