Corona, Pemerintah Diminta Atur Ibadah Ramadan dan Mudik Lebaran

Foto aerial Kakbah saat lantai satu Masjidil Haram ditutup sementara untuk pembersihan di Mekkah, Arab Saudi, yang diambil dari akun Instagram @Haramain_info, Kamis malam, 5 Maret 2020. Pembersihan ini sebagai antisipasi penyebaran virus corona Covid-19. Instagram @Haramain_info

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah mengatur ibadah selama Ramadan dan mudik Lebaran di tengah pandemi virus Corona ini. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja virtual Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan jajarannya kemarin, Selasa, 24 Maret 2020.

"Mendesak pemerintah untuk mengoordinasikan pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan, mengantisipasi adanya arus mudik dan arus balik Idul Fitri," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena, Rabu, 25 Maret 2020.

Sejumlah kementerian dan lembaga telah menggodok skenario mudik Lebaran 2020 di tengah pandemi Corona. Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan itu ada beberapa opsi.

Opsi pertama adalah tetap menggelar mudik seperti biasa. Skenario kedua meniadakan mudik gratis, sedangkan yang ketiga pelarangan mudik.

Juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi mengatakan seluruh opsi ini akan mempertimbangkan keselamatan masyarakat. Seandainya memutuskan pelarangan mudik, kata dia, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat akan dilakukan secara intensif.

Selain itu, Komisi IX DPR juga meminta pemerintah mengantisipasi kemungkinan yang terjadi terkait pelaksanaan ibadah haji 2020. Jemaah haji kloter pertama dari Indonesia sedianya dijadwalkan tiba di Arab Saudi pada akhir Juni mendatang.

Kerajaan Arab Saudi pun sudah menghentikan sementara ibadah umrah karena penyebaran virus Corona. Namun hingga saat ini belum ada keputusan menyangkut pelaksanaan ibadah haji. "Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan yang disampaikan anggota Komisi IX DPR RI paling lambat 31 Maret 2020," kata Melki Laka Lena.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | FRANCISCA






Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

16 jam lalu

Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

Hari ini 24 September, Hari Tani Nasional untuk memperingati penetapan Undang-undang Dasar Pokok Agraria pada 1960. Berikut kilas balik peristiwanya.


Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

1 hari lalu

Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

Gede Pasek mengungkap alasan Komisi III tidak meloloskan Sudrajad Dimyati pada uji kelayakan dan kepatutan hakim agung tahun 2013 silam.


Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

2 hari lalu

Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

Efek hacker Bjorka bikin DPR setujui pagu anggaran untuk BSSN pada 2023 sebesar Rp624 miliar. Kepala BSSN Hinsa Siburian berterima kasih.


Staf Khusus Erick Thohir: Kompor Listrik 40 Persen Lebih Murah dari LPG

2 hari lalu

Staf Khusus Erick Thohir: Kompor Listrik 40 Persen Lebih Murah dari LPG

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa migrasi ke kompor listrik tidak akan mengganggu atau menambah pasokan batubara untuk listrik.


Demo Driver Online, Anggota DPR Janji Temui Pengemudi pada 28 September

2 hari lalu

Demo Driver Online, Anggota DPR Janji Temui Pengemudi pada 28 September

Driver online dari berbagai daerah yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung, berunjuk rasa di depan Gedung DPR, kemarin.


Jepang Bakal Larang Turis Tanpa Masker Masuk Hotel

3 hari lalu

Jepang Bakal Larang Turis Tanpa Masker Masuk Hotel

Jepang melonggarkan perbatasan, namun turis yang masuk hotel tanpa masker akan dilarang.


Driver Online Demo di Depan Gedung DPR Hari Ini, Berikut 3 Tuntutannya

3 hari lalu

Driver Online Demo di Depan Gedung DPR Hari Ini, Berikut 3 Tuntutannya

Para pengemudi berbasis aplikasi lintas organisasi yang tergabung dalam Koalisi Driver Online (Kado) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

3 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Anggota Komisi III DPR Ungkap Dua Opsi Cara Tentukan Pengganti Lili Pintauli

4 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Ungkap Dua Opsi Cara Tentukan Pengganti Lili Pintauli

Ada kemungkinan Komisi III menggunakan uji kelayakan dan kepatutan pengganti Lili Pintauli.


UU PDP Disahkan, Jhonny G. Plate: Tonggak Sejarah Kemajuan Perlindungan Data di Indonesia

4 hari lalu

UU PDP Disahkan, Jhonny G. Plate: Tonggak Sejarah Kemajuan Perlindungan Data di Indonesia

Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan legislasi primer yang menjadi payung hukum pertama perlindungan data pribadi di Indonesia, yakni UU PDP.