Jokowi Minta APBD Tanggung Pembiayaan Pasien Corona

Ruangan Instalasi Gawat Darurat, Rumah Sakit Darurat Corona di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta, Senin, 23 Maret 2020. TEMPO/M Rosseno Aji

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar beban pembiayaan pasien Covid-19 atau virus corona dialokasikan dari APBN dan APBD. Sebab, Jokowi mengklaim, pembatalan iuran BPJS Kesehatan mempengaruhi penanganan pasien corona.

"Pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini tentu berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan masyarakat terutama pasien Covid-19," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 24 Maret 2020.

Pemerintah, kata dia, kini memerlukan landasan hukum baru setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan pembatalan kenaikan iuran bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja. Karena itu Jokowi menginstruksikan tiga hal.

"Pertama penyelesaian dasar hukum baru yang dibutuhkan untuk mengatur pembiayaan," kata Jokowi.

Kedua, Jokowi menginstruksikan agar beban pembiayaan pasien Covid-19 dialokasikan dari APBN dan APBD. Ketiga, Jokowi meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk segera menyiapkan norma, standar, dan prosedur pelayanan jaminan kesehatan pasien Covid-19.

"Baik yang terkait informasi fasilitas kesehatan, biaya pelayanan, dan pendataan fasilitas kesehatan yang mana yang dapat memberikan pelayanan kesehatan akibat Covid-19," ujar dia.

Mahkamah Agung sebelumnya mengabulkan uji materi yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah pada akhir 2019 terkait Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dengan putusan MA tersebut, iuran BPJS kembali seperti sebelum Perpres diterbitkan.

Iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) kembali ke angka Rp 25.500 dari Rp 42 ribu. Kemudian iuran peserta mandiri kelas dua pun kembali ke Rp 51 ribu dari Rp 110 ribu. Iuran peserta Kelas 1 kembali ke Rp 80 ribu dari sebelumnya naik menjadi Rp 160 ribu.






Bantuan Indonesia untuk Korban Banjir dan Longsor Tiba di Pakistan

5 jam lalu

Bantuan Indonesia untuk Korban Banjir dan Longsor Tiba di Pakistan

Bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Indonesia untuk korban banjir di Provinsi Sindh telah tiba di Karachi, Pakistan


Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

8 jam lalu

Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

Luhut menuturkan saat ini pemerintah sedang menyusun perencanaan pengadaan mobil listrik.


Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

8 jam lalu

Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

Luhut juga mengaku sudah memiliki mobil listrik.


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

8 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

8 jam lalu

Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

"Kita sudah dianugerahi kekayaan alam aspal tapi malah disia-siakan," ujar Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.


8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

8 jam lalu

8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

Setelah dicopot dari jabatan ketua umum PPP, Suharso Monoarfa ditunjuk Jokowi sebagai Koordinator SDGs 2024.


Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

10 jam lalu

Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

Muhadjir diminta Jokowi mewakili pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di Pakistan.


Terkini Bisnis: RI di Tengah Ancaman Resesi Global, Jokowi Kesal Soal Impor Aspal

11 jam lalu

Terkini Bisnis: RI di Tengah Ancaman Resesi Global, Jokowi Kesal Soal Impor Aspal

Berita terkini hingga petang ini dimulai dari dampak yang dirasakan Indonesia akibat resesi global yang diproyeksikan terjadi tahun depan.


Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

12 jam lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

13 jam lalu

Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, Jokowi bukan orang yang serendah itu untuk serta-merta menerima jika diajukan sebagai calon wakil presiden.