Ujian Nasional Ditiadakan, DPR: Tak Mungkin Siswa Berkumpul

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Siswa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMK Negeri 2 Yogyakarta, Jetis, DI Yogyakarta, Senin, 16 Maret 2020. Pelaksanaan UNBK di Yogyakarta tetap diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19 dengan protokol pencegahan sebagai antisipasi penularan COVID-19. ANTARA

    Siswa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMK Negeri 2 Yogyakarta, Jetis, DI Yogyakarta, Senin, 16 Maret 2020. Pelaksanaan UNBK di Yogyakarta tetap diselenggarakan di tengah pandemi COVID-19 dengan protokol pencegahan sebagai antisipasi penularan COVID-19. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Syaiful Huda menyatakan pemerintah dan DPR memutuskan meniadakan Ujian Nasional (UN) untuk SD, SMP, dan SMA karena penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19) kian masif.

    Keputusan ini diambil dalam rapat konsultasi virtual antara Komisi X DPR dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi Nadiem Makarim dan jajaran Kemendikbud yang berlangsung kemarin, Senin, 23 Maret 2020.

    "Daring meeting: barusan selesai rapat daring dengan Mendikbud dan jajaran. Salah satu yang kita sepakati, Ujian Nasional (UN) SD, SMP, dan SMA ditiadakan," tulis Huda dalam akun Instagramnya @syaifulhooda, Senin malam.

    Lewat keterangan tertulis, Huda menjelaskan UN SMA sedianya digelar pekan depan. Sedangkan UN SMP dan SD tadinya harus dijadwalkan paling lambat April mendatang. Namun, penyebaran Covid-19 diprediksi akan terus berlangsung hingga April.

    "Jadi tidak mungkin kita memaksakan siswa untuk berkumpul melaksanakan UN di bawah ancaman wabah Covid-19 sehingga kami sepakat UN ditiadakan," ujar dia, Selasa, 24 Maret 2020.

    Huda mengatakan, Kemendikbud saat ini tengah mengkaji opsi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti UN. Kendati begitu, opsi ini hanya akan diambil jika pihak sekolah mampu menyelenggarakan USBN dalam jaringan (daring).

    Jika opsi tersebut tak bisa dilakukan, maka pilihan terakhir yang muncul ialah metode kelulusan dengan menimbang nilai kumulatif siswa selama belajar di sekolah. Nilai kumulatif itu mencakup nilai akademik dan nilai ekstra kurikuler siswa.

    "Nanti pihak sekolah yang akan menimbang nilai kumulatif yang tercermin dari nilai rapor yang menentukan kelulusan siswa," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

    Tempo masih berusaha menghubungi Kementerian Pendidikan. Namun Huda mengklaim, tak ada perdebatan terkait peniadaan UN ini. "Enggak ada (perdebatan), semua sepemahaman."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Empat Macam Batal Puasa

    Ada beberapa macam bentuk batalnya puasa di bulan Ramadan sekaligus konsekuensi yang harus dijalankan pelakunya.