PKS Minta Rencana Rapid Test Corona DPR dan Keluarga Dibatalkan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor bersiap melakukan tes cepat (rapid test) pendeteksian COVID-19 kepada orang dalam pengawasan (ODP) di Bogor, Ahad, 23 Maret 2020. ANTARA/Yulius Satria Wijaya

    Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor bersiap melakukan tes cepat (rapid test) pendeteksian COVID-19 kepada orang dalam pengawasan (ODP) di Bogor, Ahad, 23 Maret 2020. ANTARA/Yulius Satria Wijaya

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian mendesak agar DPR RI dan Pemerintah membatalkan rencana pelaksanaan Rapid Test Covid-19 bagi Anggota Dewan dan keluarga mereka.

    Ia menyebut seharusnya rapid test diutamakan bagi masyarakat kecil dan tim medis yang berpotensi terpapar virus corona. "Sebaiknya Rapid Test bagi anggota DPR RI dan keluarga pekan ini dibatalkan. PKS tidak setuju karena ada banyak masyarakat kecil dan tim medis yang merawat pasien Covid-19 lebih membutuhkan segera," kata Pipin di Jakarta 23 Maret 2020.

    Menurut Pipin, di tengah masyarakat yang sedang khawatir dengan wabah Corona, seharusnya sikap kenegarawanan para pejabat publik ditunjukkan kepada rakyatnya.

    "Sebaiknya tunjukkan sikap empati kepada masyarakat. Berikan prioritas bagi yang membutuhkan. Kecuali, jika ada anggota dan keluarganya yang sudah terpapar Covid-19 ya silahkan," kata dia.

    Ketua Departemen Politik DPP PKS ini menegaskan bahwa kondisi saat ini alat tes masih terbatas. Ia meminta pemerintahan Jokowi harus punya prioritas yang jelas dan tanggungjawab yang tegas dalam menangani ini, yang bukan berdasar jabatan. "Saat ini kita butuh mengetes sebanyak mungkin rakyat yang rawan terpapar Covid-19. Itu yang harus diutamakan," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    ODP dan Isolasi Mandiri untuk Pemudik saat Wabah Virus Corona

    Tak ada larangan resmi untuk mudik saat wabah virus corona, namun pemudik akan berstatus Orang Dalam Pemantauan dan wajib melakukan isolasi mandiri.