Polri Ancam Pidana Orang yang Berkerumun Nongkrong di Kafe

Reporter

Editor

Amirullah

Sat Lantas Jakbar memasang selebaran maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai antisipasi penyebaran virus Corona (Covid-19) di pintu masuk Mall Daan Mogot Baru./Dok Twitter TMC Polda Metro

TEMPO.CO, Jakarta - Mabes Polri menegaskan akan menindak secara hukum kepada masyarakat yang tidak mengindahkan kebijakan pemerintah, khususnya anjuran tak berkumpul atau bersosialisasi. Ancaman ini dikeluarkan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona.

"Polri tidak ingin akibat berkerumunan, apalagi hanya karena nongkrong-nongkrong, ngopi di kafe, penyebaran virus ini bertambah. Jadi kami akan lakukan pembubaran, bila perlu dengan sangat tegas," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal melalui konferensi pers pada Senin, 23 Maret 2020.

Pembubaran secara tegas yang Polri lakukan berlandaskan Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 214 KUHP, Pasal 126 ayat (1) KUHP, dan Pasal 128 KUHP.

Pasal 218 KUHP menyatakan, "Barang siapa yang waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah."

Sementara Pasal 212 KUHP menyatakan, "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

"Kaitannya dengan pasal 214 KUHP adalah jika hal tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih maka ancaman pidananya maksimal tujuh tahun penjara," ucap Iqbal.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis juga telah mengeluarkan Maklumat Kapolri Mak/2/III/2020, yang menyatakan bahwa langkah tersebut akan dilakukan guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat secara umum. Terlebih, pemerintah pusat dan daerah pun telah mengeluarkan kebijakan penanganan virus corona, sehingga Polri akan turut mengambil peran.

Idham meminta agar masyarakat tidak mengadakan kegiatan sosial yang melibatkan banyak orang atau massa dalam jumlah besar. Baik di tempat umum maupun lingkungan sendiri. Kegiatan yang dimaksud dapat berupa pertemuan sosial, budaya dan keagamaan seperti seminar, lokakarya, sarasehan, dan sebagainya.






Polri Limpahkan Barang Bukti Kasus Ferdy Sambo ke Kejaksaan Hari Ini

1 jam lalu

Polri Limpahkan Barang Bukti Kasus Ferdy Sambo ke Kejaksaan Hari Ini

Polri melimpahkan tahap dua kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang melibatkan Ferdy Sambo ke Kejari Jakarta Selatan hari ini


Kapolri Lantik 2.123 Perwira, Berpesan Agar Polisi Tidak Antikritik

1 jam lalu

Kapolri Lantik 2.123 Perwira, Berpesan Agar Polisi Tidak Antikritik

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berpesan agar polisi tidak antikritik dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.


Kapolri Listyo Sigit Copot Kapolres Malang Buntut Tragedi Kanjuruhan

16 jam lalu

Kapolri Listyo Sigit Copot Kapolres Malang Buntut Tragedi Kanjuruhan

Polri telah menaikan kasus tragedi kanjuruhan ke penyidikan.


Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan Bidik Pelaku Pidana di Luar Lapangan

16 jam lalu

Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan Bidik Pelaku Pidana di Luar Lapangan

Tim pencari fakta tragedi Kanjuruhan akan bekerja mulai Selasa besok. Hasil kerja akan dilaporkan ke Presiden.


Mahfud Md Minta Polri Tetapkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan 2-3 Hari

18 jam lalu

Mahfud Md Minta Polri Tetapkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan 2-3 Hari

Pemerintah memberi santunan korban meninggal tragedi Kanjuruhan Rp 50 juta.


Kejagung Koordinasi Jaminan Keamanan JPU dengan Polri dalam Penuntasan Kasus Ferdy Sambo

1 hari lalu

Kejagung Koordinasi Jaminan Keamanan JPU dengan Polri dalam Penuntasan Kasus Ferdy Sambo

Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan jaminan keamanan jaksa yang menutaskan berkas Ferdy Sambo


Mahfud Md Soal Reformasi Polri: Bandar Judi Tersangka, Wewenang Propam Dipecah

1 hari lalu

Mahfud Md Soal Reformasi Polri: Bandar Judi Tersangka, Wewenang Propam Dipecah

Reformasi, kata Mahfud MD, terutama menyangkut masalah kultural, seperti hedonisme, gaya hidup mewah, dan judi yang melibatkan anggota kepolisian.


Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Lemkapi: Intelijen Polri Kecolongan dan Tak Jalan

1 hari lalu

Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Lemkapi: Intelijen Polri Kecolongan dan Tak Jalan

Edi Hasibuan meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri melakukan audit investigasi pengamanan kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang.


Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Tewaskan 125 Orang, LPSK: Tragedi Kemanusiaan

2 hari lalu

Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Tewaskan 125 Orang, LPSK: Tragedi Kemanusiaan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan harus ada pihak bertanggung jawab atas kerusuhan di Stadion Kanjuruhan.


TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

3 hari lalu

TPNPB-OPM Bakar Kantor Distrik Paniai Utara dan Nyatakan Perang dengan Indonesia

TPNPB menyatakan pembakaran kantor Distrik Paniai Utara sebagai awal perang terhadap pemerintah Indonesia.