Tahapan Pilkada 2020 Ditunda karena Corona, Ini Masukan untuk KPU

Reporter

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memberikan sejumlah masukan sehubungan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU menunda tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020 karena wabah Corona. “Menunda beberapa tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 langkah tepat, untuk menanggulangi penyebarluasan Covid-19,” kata Manajer Program Perludem, Fadli Ramadhanil, dalam siaran tertulis yang diterima Tempo, Ahad, 22 Maret 2020. 

Atas penundaan itu, Fadli meminta KPU dan Bawaslu patuh pada protokol penanganan Covid-19 yang dikeluarkan WHO dan pemerintah. Serta tidak melakukan pembiaran dan distorsi atas kepatuhan jajarannya pada kebijakan yang berlaku.

KPU dan Bawaslu juga harus berkoordinasi intensif dengan pemerintah, khususnya Gugus Tugas penanganan Covid-19, untuk mengetahui perkembangan terbaru penanganan Corona, skala penyebaran, dan korbannya. Serta menyiapkan instrumen pemantauan pelaksanaan dan kepatuhan jajaran KPU dan Bawaslu pada kebijakan yang sudah ditetapkan.  

Penyelenggara Pemilu juga diminta menyiapkan call center atau pusat pengendalian krisis internal untuk merespon secara sigap segala kemungkinan yang terjadi terkait upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 di lingkungan kelembagaan penyelenggara pemilu.

Perludem juga meminta KPU dan Bawaslu menyiapkan simulasi waktu yang lebih detil dan komprehensif, untuk penyesuaian waktu keberlanjutan tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 secara menyeluruh. Sekaligus memastikan segala hal tentang Pilkada 2020 berjalan profesional, kredibel, dan berkepastian hukum. 

Fadli menilai, penundaan tahapan Pilkada ini harus diikuti penyesuaian dalam Peraturan KPU terkait Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada 2020. Termasuk keputusan pilihan-pilihan kebijakan jangka panjang apa yang akan diambil. “Apakah berupa pemilihan lanjutan ataukah pemilihan susulan sebagaimana diatur dalam Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,” ujar Fadli.






Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

3 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Biden Klaim Pandemi Covid-19 Sudah Berakhir, di AS Kasus Corona Masih Tinggi

4 hari lalu

Biden Klaim Pandemi Covid-19 Sudah Berakhir, di AS Kasus Corona Masih Tinggi

Kasus Corona di AS masih tinggi saat Joe Biden menyatakan pandemi Covid-19 sudah berakhir.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

7 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


Top 3 Metro: DPRD Sebut Rumah DP 0 Jauh dari Target, Anies Bisa Buat Kebijakan Strategis Hingga 16 Oktober

9 hari lalu

Top 3 Metro: DPRD Sebut Rumah DP 0 Jauh dari Target, Anies Bisa Buat Kebijakan Strategis Hingga 16 Oktober

PD Sarana Jaya minta modal Rp 1,25 triliun, DPRD sebut untuk pembelian lahan itu rumah DP 0 rupiah yang belum memenuhi target.


Selandia Baru Tak Lagi Wajibkan Masker dan Imunisasi Covid-19

11 hari lalu

Selandia Baru Tak Lagi Wajibkan Masker dan Imunisasi Covid-19

Selandia Baru menghapuskan aturan ketat yang mewajibkan suntik vaksin virus corona dan menggunakan masker.


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

12 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

12 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

13 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.


Kim Jong Un Sempat Bantah Covid-19, Korea Utara Mulai Vaksinasi Corona November

14 hari lalu

Kim Jong Un Sempat Bantah Covid-19, Korea Utara Mulai Vaksinasi Corona November

Kim Jong Un akan memulai vaksinasi Covid-19 di Korea Utara. Dia khawatir jumlah kasus Corona naik karena musim dingin.


PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

15 hari lalu

PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

PPP versi Muhammad Mardiono mengakui belum mendapatkan SK pengesahan kepengurusan baru dari Kemenkumham.