Komnas HAM Usul Pemerintah Buat Perpu Terkait Penanganan Corona

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2019. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengusulkan agar pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) terkait aturan-aturan yang dibuat dalam menangani penyebaran virus corona atau Covid-19. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, perpu ini demi memberikan kepastian hukum dan agar lebih dipatuhi oleh masyarakat.

Usulan ini disampaikan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga merupakan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo. Taufan menggelar pertemuan dengan Doni di kantor BNPB, Jakarta Timur, pada hari ini.

"Komnas HAM mengusulkan tadi, bila diperlukan pemerintah mengeluarkan perpu yang memberikan suatu ketegasan hukum yang lebih jelas sehingga masyarakat benar-benar mematuhi aturan-aturan yang sudah dikeluarkan," kata Taufan dalam keterangannya, Sabtu, 21 Maret 2020.

Taufan mengatakan, Komnas HAM juga mengusulkan agar Gugus Tugas lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar peraturan pemerintah terkait penanganan virus corona. Dia menyinggung masih adanya kegiatan yang mengumpulkan orang dalam jumlah besar.

Sekalipun terkait dengan ibadah agama, Taufan mengatakan pembatasan kegiatan di tengah pandemi corona ini dimungkinkan dari perspektif hak asasi manusia, baik yang berlaku internasional maupun nasional.

Ia berujar, pembatasan ini bukan berarti menghilangkan hak beribadah dan hak berekspresi, tetapi semata-mata demi kepentingan yang lebih besar. Taufan sepakat pembatasan kegiatan berkerumun itu penting dilakukan saat ini.

"Kesehatan publik, keselamatan publik, menjadi acuan yang lebih utama dibandingkan kebebasan atau kemerdekaan yang kita miliki," ujar dia.

Taufan juga menyinggung adanya orang yang mungkin kehilangan pekerjaan alias di-PHK akibat penyebaran virus corona. Dia meminta pemerintah menjamin hak-hak masyarakat atas pekerjaan.

Selanjutnya, Komnas juga meminta pemerintah menyediakan fasilitas yang lebih banyak lagi untuk pemeriksaan dan perawatan masyarakat. Ia berujar, saat ini semakin banyak orang yang memerlukan layanan fasilitas kesehatan tersebut.

Kepada seluruh masyarakat, Komnas HAM mengajak warga mematuhi aturan yang sudah dibuat pemerintah pusat dan daerah untuk penanganan virus corona atau Covid-19.

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Keberatan Soal Pelecehan Seksual Brigadir J, Deolipa Yumara Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN

6 jam lalu

Keberatan Soal Pelecehan Seksual Brigadir J, Deolipa Yumara Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN

Komnas HAM dan Komnas Perempuan diminta menarik kembali pernyataan resmi soal dugaan pelecehan seksual Brigadir J terhadap Putri Candrawathi.


Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

8 jam lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

8 jam lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


Ironis, Tragedi Kanjuruhan Terjadi Tepat Sehari sebelum Hari Tanpa Kekerasan Internasional

10 jam lalu

Ironis, Tragedi Kanjuruhan Terjadi Tepat Sehari sebelum Hari Tanpa Kekerasan Internasional

Hari Tanpa Kekerasan Internasional diperingati setiap 2 Oktober. Ironisnya, sehari sebelum diperingati telah terjadi Tragedi Kanjuruhan.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

13 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

15 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


PPKM Level 1 di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 7 November

16 jam lalu

PPKM Level 1 di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 7 November

Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali


Kontras Surabaya Sebut Tragedi Kanjuruhan Akibat Kelalaian Panpel dan Tindakan Berlebihan Polisi

1 hari lalu

Kontras Surabaya Sebut Tragedi Kanjuruhan Akibat Kelalaian Panpel dan Tindakan Berlebihan Polisi

KontraS Surabaya sebut suporter tidak bersalah dalam Tragedi Kanjuruhan.


Tragedi Kanjuruhan, KontraS Surabaya Ragukan Data Korban Versi Polisi

1 hari lalu

Tragedi Kanjuruhan, KontraS Surabaya Ragukan Data Korban Versi Polisi

KontraS Surabaya menyebutkan banyak korban Tragedi Kanjuruhan yang langsung dibawa rekan-rekannya sehingga tak tercatat oleh polisi.


Tragedi Kanjuruhan: Komnas HAM Sebut Ada Indikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia

1 hari lalu

Tragedi Kanjuruhan: Komnas HAM Sebut Ada Indikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Komnas HAM akan menemui korban tragedi Kanjuruhan untuk mendapatkan informasi yang utuh.