Tito Sebut Balai Kemendagri Siap Dipakai Tampung Pasien Corona

Petugas Palang Merah Indonesia (PMI) berjalan untuk melakukan penyemprotan cairan disinfektan pada Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 21 Maret 2020. Pemerintah menyiapkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai rumah sakit darurat penanganan virus COVID-19 serta akan menjadi rumah isolasi bagi pasien yang rencannya akan digunakan pada hari ini. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan gedung pendidikan dan pelatihan (diklat) milik Kementerian Dalam Negeri dapat digunakan untuk menampung pasien positif coronavirus disease 2019 atau Covid-19. Tito mengatakan, masyarakat pun tak perlu cemas atas fasilitas perawatan korban Corona.

"Kami memiliki gedung diklat yang bisa difungsikan untuk perawatan. Semuanya bisa dialihfungsikan sementara menjadi tempat rawat inap jika diperlukan," kata Tito melalui keterangan tertulis, Sabtu, 20 Maret 2020.

Tito mengatakan, di provinsi besar, rata-rata jumlah ruangan di gedung diklat bisa mencapai 200 kamar. Adapun gedung diklat di daerah menengah dan kecil bisa mencapai 50 dan 150 ruangan. Ia berujar, gedung-gedung diklat milik Kementerian Dalam Negeri juga tersebar di seluruh Indonesia, kecuali di tiga provinsi.

Tito juga mengaku sudah mengecek ke Kepala BPSDM yang membawahi sarana diklat Kemendagri. Menurut Tito, total ada 1.500 kamar di seluruh gedung diklat yang bisa digunakan untuk tanggap darurat menampung pasien positif Covid-19.

Balai diklat ini tengah disiapkan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar seluruh elemen pemerintahan mengerahkan daya dan prasarana mengantisipasi lonjakan pasien Covid-19.

"Pemerintah berusaha keras untuk mengerahkan seluruh daya dan prasarana untuk mengantisipasi lonjakan pasien infeksi Covid-19," ujar Tito.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar merinci, sarana prasarana gedung diklat yang merupakan aset Kemendagri adalah BPSDM di Kalibata dan Bogor, empat PPSDM Regional di Bukittinggi, Bandung, Yogya dan Makassar, serta Balai Satpol PP dan Damkar di Rokan Hilir. Selain itu, Kemendagri juga memiliki balai-balai diklat pemerintah desa di Lampung, Yogyakarta, dan Malang.

"Jumlah kamar yang berada di lingkungan BPSDM Kemendagri, PPSDM regional, Balai Rokan Hilir hingga BPSDM provinsi, secara keseluruhan terdapat sebanyak 5.037 kamar," kata Bahtiar dalam keterangan tertulis.






Sekjen Kemendagri Ingatkan Spirit Otonomi Daerah dalam Bingkai NKRI

2 jam lalu

Sekjen Kemendagri Ingatkan Spirit Otonomi Daerah dalam Bingkai NKRI

Setiap daerah diberikan kewenangan untuk mencapai kemandiriannya masing-masing dalam mewujudkan masyarakat yang madani.


Bukan Kemendagri Tapi Ridwan Kamil yang Tolak Perda Kota Religius Depok

1 hari lalu

Bukan Kemendagri Tapi Ridwan Kamil yang Tolak Perda Kota Religius Depok

Kemendagri menyatakan penolakan Perda Kota Religius di Kota Depok dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.


Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

1 hari lalu

Sekjen Kemendagri Minta Aparatur Pemerintahan Siap Pimpin Perubahan

Pemimpin harus menjadi role model dalam sebuah organisasi.


Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Fraksi PDIP: Jadi Mubazir

1 hari lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Fraksi PDIP: Jadi Mubazir

Fraksi PDIP sebut penolakan Perda Kota Religius itu sentilan keras terhadap Pemerintah Kota Depok agar tidak terlalu memaksakan kehendak.


Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

1 hari lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak, Wali Kota: Kami Tidak Mengatur Jilbab dan Salat

Wali Kota Depok Mohammad Idris menyatakan tidak gentar untuk tetap melanjutkan pengesahan Perda Kota Religius.


Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

1 hari lalu

Kemendagri Diwakili Dirjen Polpum Bahtiar, Matangkan PKPU dalam RDP bersama DPR dan Penyelenggara Pemilu

Pembahasan berlangsung saat Rapat Dengar Pendapat bersama DPR


Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

2 hari lalu

Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

Kemendagri tidak mengabulkan Rancangan Perda Kota Religius Depok dan wakil wali kota ingin tahu alasannya.


Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

4 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

4 hari lalu

Wamendagri: MRP Punya Peran Strategis Lindungi Orang Asli Papua

MRP memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara NKRI.


Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

4 hari lalu

Wamendagri Beri Pesan Penting untuk Anggota MRP Provinsi Papua

Anggota MRP perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak.